Jakarta, CNN Indonesia --

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP), Alan F. Koropitan menyatakan sains di negara maju tidak bisa lepas dari politik.

Hal itu menanggapi dugaan kepentingan partai politik di balik keterkaitan Dewan Pembina Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). 

"Kalau kita berbicara politik, negara maju mana sains itu tidak di-drive oleh politik?" ujar Alan dalam dialog di CNN Indonesia TV, Rabu (28/4). Alan menjawab pertanyaan apakah pemerintah bisa menjamin BPIP nanti bisa lepas dari kepentingan politik.  

-

-

Alan mencontohkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju yang sainsnya dikendalikan oleh keputusan politik. Dia berkata keputusan Presiden Kennedy mencanangkan untuk pergi ke bulan adalah keputusan politik.

Dia menegaskan keputusan politik itu bukan terkait dengan siapa yang dikirim ke bulan. Namun, ilmu pengetahuan berkembang setelah rencana itu dicetuskan, misalnya terkait dengan material hingga energi ke luar angkasa.

Lalu, dia menyebut perkembangan ilmu pengetahuan di China akibat keputusan politik Deng Xiaoping.

"Jadi saya sangat memahami apa kegundahan dari para ilmuwan. Menurut saya berilah kesempatan pemerintah dalam tata kelola ini," ujarnya.

Alan menyampaikan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko untuk melakukan konsolidasi dengan lembaga riset dan industri. Kemudian, Jokowi meminta BRIN menjadi fasilitator dan intermediasi.

Alan mengingatkan ada tiga pilar dalam sistem IPTEK, yakni lembaga riset/ perguruan tinggi, industri, dan lembaga intermediasi (pemerintah). Hadirnya BRIN bertugas untuk memfasilitasi agar riset bisa mengerucut bersama industri.

"Dengan adanya BRIN diharapkan kita membuat suatu roadmap itu benar-benar mengerucutkan peran dari riset dan industri sehingga benar-benar daya saing dan kemandirian bangsa tercapai," ujar Alan.

Perubahan lembaga atau institusi seperti Kemenristek/ BRIN, kata dia adalah hal yang biasa dalam konteks pengelolaan pemerintahan. Independensi BRIN pun diklaim merupakan komitmen Jokowi mengembangkan sains.

Alan menambahkan keputusan Kemenristek digabung dengan Kemendikbud sudah tepat. Pasalnya, dia menyebut perguruan tinggi bertugas menghasilkan ilmuwan. Adapun pelaksana riset bakal dipegang oleh BRIN.

"Jadi kata kunci yang saya ingin sampaikan sesuai arahan Presiden adalah konsolidasi, fasilitasi, dan mengerucutkan," ujarnya.

Sebelumnya dalam acara dialog yang sama, Mayling Oey yang menjabat Ketua Komisi Ilmu Sosial AIPI (Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia) juga mempertanyakan hubungan BRIN dengan BPIP. Ia merisaukan independensi BRIN karena pada satu hari sebelumnya PDIP sempat menjelaskan keterkaitan antara BPIP dan BRIN. 

"(Saya) Kebingungan tentang penempatan ilmu pengetahuan, kalau digabung dengan BPIP. Dan yang mengeluarkan keterangan itu adalah PDIP , jadi sepertinya di bawah PDIP ya, jadi parpol," kata Mayling.

"Apakah ini politisasi dari ilmu pengetahuan? Entah," ujarnya. 

[-]

(jps/DAL)