Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas putusan atau vonis Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap lima terdakwa kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

“Adapun upaya hukum banding diajukan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama kerugian yang diderita masyarakat yakni perekonomian negara dan termasuk kerugian negara,” tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (31/1/2023).

Pada Rabu 4 Januari 2023 lalu telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim terhadap para terdakwa. Pertama, terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) divonis dengan pidana penjara 3 tahun dikurangi selama masa tahanan, dan denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Kedua, terdakwa Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama masa tahanan, serta denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Ketiga, terdakwa Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, divonis pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama masa tahanan, dan denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Keempat, terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas divonis pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama masa tahanan, dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Kelima, terdakwa Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari divonis pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama masa tahanan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertimbangkan adanya pemberatan hukuman mati sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya atau mafia minyak goreng.

Hal itu disampaikan, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah ketika disinggung soal kemungkinan pemberatan hukuman mati mengingat kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO ini telah memicu kelangkaan minyak goreng di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Saya rasa pemberatan ini (hukuman mati) akan menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua," ujar Febrie saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2022).

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka mafia minyak goreng atau kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Yang membuat miris, salah sat...