Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait beredarnya nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang beredar jadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Perry Warjiyo yang jabatannya habis Mei 2023.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan sejauh ini tidak ada pembahasan atau diskusi mengenai Sri Mulyani akan menduduki kursi Gubernur BI.

"Sejauh ini tidak ada pembahasan atau diskusi mengenai hal ini di Kementerian Keuangan," kata Yustinus dalam keterangannya, Selasa (31/1/2023).

-

-

Yustinus menyebut saat ini Sri Mulyani hanya fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan, salah satunya memastikan kebijakan fiskal dan kinerja APBN mendukung perekonomian nasional.

"Ibu Sri Mulyani sebagai pembantu Presiden berfokus menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan penuh tanggung jawab. Tantangan masih besar, perlu kerja kolaboratif, profesional, dan berintegritas," ucapnya.

Sebelumnya beredar isu Sri Mulyani akan menjadi salah satu kandidat calon Gubernur BI. Hal itu berdasarkan sumber detikcom di DPR RI.

"Saya mendengar beberapa nama yang menjadi kandidat yang akan menjadi Gubernur Bank Indonesia, ada nama Bu Sri Mulyani yang saat ini menjadi Menkeu," katanya, Senin (30/1/2023).

Selain Sri Mulyani, ada desas-desus kabar yang menyebut Perry Warjiyo akan kembali dipilih sebagai Gubernur BI untuk periode kedua.

"Ada juga Pak Perry Warjiyo yang masih bisa menjadi gubernur (BI) lagi untuk periode kedua," sebutnya.

Beredar juga nama kandidat yang akan menjadi calon Gubernur BI yakni Purbaya Yudhi Sadewa yang saat ini sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Destry Damayanti yang saat ini duduk di kursi Deputi Gubernur Senior BI.

Jabatan Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Sampai saat ini DPR RI masih menunggu surat dari Joko Widodo (Jokowi) soal nama yang diusulkan menjadi calon pengganti Perry Warjiyo.

"Pertengahan Februari seharusnya surat presiden sudah masuk ke DPR untuk dilakukan tahapan dan mekanisme di DPR," tuturnya.

(aid/ara)