Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Puteri Komarudin menyatakan penyaluran program pengentasan kemiskinan sudah saatnya untuk dievaluasi. 

Hal ini terkait pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas yang mengungkit anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang berjumlah fantastis yakni hampir Rp 500 triliun, namun lebih banyak diserap untuk studi banding dan rapat.

"Ini patut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk segera memperbaiki penyusunan program dan anggaran," kata Puteri, Senin (30/1/2023).

Puteri mengingatkan, pengentasan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang harus diatasi secara tepat, cermat, dan komprehensif dengan menyesuaikan kondisi sosial ekonomi setiap daerahnya.

"Memerlukan perencanaan program dan anggaran yang selaras serta langsung menyasar persoalan yang dituju. Misalnya, melalui peningkatan anggaran program bantuan sosial maupun subsidi untuk tingkatkan daya beli masyarakat. Maupun belanja untuk program yang memberikan kemudahan akses pendidikan, kesehatan hingga lapangan pekerjaan," pungkas Puteri.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengalolasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.

Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Belakangan muncul berbagai konten ekstrim yang meminta saweran online pada konsumennya. Konten kreator model ini mengeksploitasi kemiskinan demi dapat cuan.