Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Pemanggilan ini terkait kenaikan harga minyak goreng kemasan sederhana Minyakita.

Dalam penelusuran KPPU, terdapat kenaikan harga minyak goreng subsidi Minyakita di 7 kantor wilayah seluruh Indonesia.

Direktur Ekonomi, Kedeputian bidang Kajian dan Advokasi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyampaikan ada temuan kenaikan harga Minyakita yang dijual Rp 15.000-16.500 per liter. Pihaknya juga akan meminta keterangan dari Kemendag dan Kemenperin.

"Kami berencana memanggil Kemendag dan Kemenperin guna mengetahui posisi pasti bagaimana produksi dan distribusi Minyakita dan minyak goreng curah," kata dia dalam Forum Jurnalis KPPU, Senin (30/1/2023).

Salah satu yang akan didalaminya juga mengenai dugaan penyempitan produksi dan distribusi segaja dilakukan oleh pengusaha. Mengingat, banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan Minyakita.

"Apakah benar pelaku usaha sekarang membatasi produksi minyak goreng curah maupun kemasan sederhana dengan tujuan untuk meningkatkan penyerapan minyak goreng kemasan premium yang saat ini kurang diminati oleh masyarakat karena selisih (harga) yang cukup jauh," urainya.

Di samping itu, Mulyawan menegaskan akan melakukan klarifikasi ke dua kementerian tersebut. Khususnya mengenai aturan sanksi yang diberikan jika pengusaha tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"kami akan melakukan penelitian dan akan klarifikasi ke pemerintah bagaimana produksi dan distribusi dan juga bagaimanna apakah ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri untuk minyak goreng ini," bebernya.

Pemerintah tidak lagi memasok minyak goreng curah subsidi di pasaran mulai 31 Mei 2022. Kebijakan tersebut membuat minyak goreng curah dengan harga terjangkau jadi sulit didapat.