Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara san Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan duduk perkara anggaran kemiskinan Rp 500 triliun. Menurutnya, ada sebagian besar penggunaan dana tersebut yang tak tepat sasaran.

Anas menyebut sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Artinya, diperlukan pelaksanaan program yang lebih mengarah pada upaya penurunan jumlah masyarakat miskin.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel," kata dia dalam keterangannya, ditulis Senin (30/1/2023).

"Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” sambung Anas.

Anas juga mencontohkan, pihaknya setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PANRB.

Soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.

“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya?," urainya.

Menpan Anas menyampaikan, untuk menekan biaya itu, dilakukan konsultasi secara online, sehingga aparat Pemda tidak perlu lagi langsung ke kantor Kementerian PANRB di Jakarta. Menurutnya, lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.