Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo dan politikus Demokrat Ardi Wirdamulia berdebat mengenai pemberian tax holiday atau insentif pembebasan pajak saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Ardi mengatakan tax holiday yang diberikan pemerintahan Jokowi sangat merugikan rakyat. Pasalnya sumber penerimaan negara jadi berkurang dan berdampak pada besaran utang pemerintah yang tidak jadi terbayar atau mengecilnya anggaran pembangunan.

"Mesti dilihatkan ke publik bahwa tax holiday itu beneran menguntungkan. Kasih angka estimasinya. Kita nilai bersama. Kalau argumennya cuma modal DIYAKINI ya repot. Saya juga bisa bilang DIYAKINI cuma menguntungkan pengusaha/investor sembari merugikan rakyat. Wong sama-sama cuma modal DIYAKINI," katanya di Twitter resmi @awemany, Jumat (27/1/2023).

-

-

Ardi lalu membandingkan penerimaan dalam APBN 2004-2014 saat pemerintahan SBY yang naik 339%, dari Rp 427,2 triliun menjadi Rp 1.876, 9 triliun. Sementara penerimaan negara di era Jokowi pada 2014 sampai RAPBN 2023 hanya naik 63%-an.

"Berapa dari selisih kinerja keuangan SBY-Jokowi ini karena SMI (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) sering kasih-kasih tax holiday? Boleh dong nanya," tuturnya.

Sebagai informasi, tax holiday merupakan salah satu insentif pajak kepada pelaku usaha di sektor tertentu. Bentuknya berupa pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu untuk menggaet minat investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Ardi pun mengkritik pernyataan Yustinus yang mengatakan pemberian insentif atau fasilitas perpajakan dalam berbagai bentuk disediakan untuk UMKM. Ia menyebut tax holiday hanya bisa menarik investor.

"Tapi gimana mau meningkatkan ekspor, wong investor yang dirayu itu untuk membangun kota? Yang ada malah impor," ucap Ardi.

Ardi juga mengkritik Yustinus yang mengatakan fungsi perpajakan bukan semata untuk menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga berfungsi merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan dinikmati rakyat.

"Yang paling malesin dari propagandanya @prastow ini adalah anggapan bahwa orang nggak tahu apa-apa. Pendukung Jokowi sih mungkin banyak yang gitu. Tapi yang pinteran itu selalu nanya: merangsang pertumbuhannya SIAPA? Dan KAPAN baliknya?" imbuhnya.

Yustinus lantas menanggapi. Ia mengatakan aturan fasilitas PPh yang menjadi tonggak baru pemberian tax holiday dimulai dengan PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau di Daerah-Daerah Tertentu yang ditandatangani Presiden SBY.

"Menurut saya PP ini bagus. Kok @awemany malah mencela?" tanya Yustinus.

Yustinus juga mempertanyakan hasil konkret dari penerimaan yang disebut tumbuh bagus di era SBY. "Pertumbuhan penerimaan segitu karena tax holiday atau bukan? Maka saya sarankan kembali ke konsep tax holiday dan fasilitas perpajakan. Silakan baca itu di bagian menimbang dan mengingat PP tersebut," pungkasnya.