Tentu ini sangat positif, terlebih lagi Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan pemilu nanti.

Kalangan milenial menilai positif dialog publik jelang Pemilu 2024 yang diselenggarakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagai langkah awal mencegah berita bohong, politik identitas serta polarisasi politik dan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dialog yang berlangsung, di Jakarta, Kamis, bertajuk "Menampik berita bohong, ujaran kebencian, politik identitas, polarisasi politik dan SARA pada Pemilu 2024" menghadirkan narasumber Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Ketua KPU Hasyim As'yari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu serta Dosen Hubungan Masyarakat Vokasi UI Devi Rahmawati.

Menurut Koordinator Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) Muhammad Soparjo SM, Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan Pemilu 2024.

"Tentu ini sangat positif, terlebih lagi Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan pemilu nanti, makanya harus terus diadakan dialog sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi pemilu 2024," ujar Suparjo.

Suparjo menambahkan, kegiatan dialog ini juga sangat penting untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, karena banyak hal yang harus dicegah seperti politik isu SARA sehingga tidak terjadi konflik antarmasyarakat.

"Benar kata Irjen Dedi harus memperbanyak konten-konten positif dan mencegah isu SARA menjelang pemilu nanti, agar keadaan menjadi kondusif pada Pemilu 2024 mendatang," kata Suparjo.

Divisi Humas Polri menggelar dialog publik kepada jajaran polda serta polres di seluruh Indonesia secara virtual dan tatap muka.

Dialog virtual turut dihadiri oleh sejumlah pejabat mulai dari jajaran kabid humas polda seluruh Indonesia, sejumlah pamen, komisioner Bawaslu, perwakilan mahasiswa, dan para kasi humas polres.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya ke jajaran humas polda dan polres seluruh Indonesia menginstruksikan untuk memperbanyak, mengamplifikasi, mengglorifikasi dan mendiseminasi pemberitaan positif dan mengisi konten-konten positif di berbagai platform media sosial, milik kepolisian.

Langkah ini, menurut dia, akan berdampak pada public trust (kepercayaan masyarakat) terhadap Polri dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif pada Pemilu 2024.

Dalam dialog tersebut, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko mengungkapkan, hasil pemantauan yang dilakukan oleh jajarannya dari awal Januari sampai dengan sekarang banyak upaya-upaya menyebarkan konten-konten terkait politik identitas, ujaran kebencian dan intoleran.

"Sekarang mulai masif, banyak upaya-upaya kelompok tertentu untuk saling serang, memberitakan hal-hal yang tidak benar," kata Gatot.

Upaya yang dilakukan Polri mencegah hal itu berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Densus 88 Antiteror, Kominfo, Direktorat Siber untuk mengklarifikasi informasi tersebut, serta menurunkannya (take down).

Selain itu, jika memenuhi unsur pidana, maka akan diproses secara pidana dengan mengumpulkan alat bukti.

"Kami harus selalu mengklarifikasinya itu paling penting. Tahapan-tahapan pemilih itu menjadi pantauan kami dan berkolaborasi dengan teman-teman dari siber, bareskrim," kata Gatot.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2023