Twitter telah menurunkan sejumlah cuitan yang menimbulkan kepanikan terkait Covid-19 atas permintaan pemerintah India.

Beberapa cuitan yang diturunkan itu terkait dengan berita bohong dan misinformasi terkait Covid-19 gelombang dua.

Dalam pernyataan yang disampaikan Senin (26/4), Kementerian Teknologi Informasi dan Elektronik India menyebut telah meminta Twitter, Facebook, dan media sosial lain untuk menghapus 100 cuitan.

-

-

Pemerintah India meminta cuitan itu diturunkan karena dibuat menggunakan berita yang tidak terkait, informasi lama, dan menggunakan visual dan foto yang tidak sesuai konteks.

Konten yang diturunkan juga mengandung isu sensitif dan misinformasi soal protokol kesehatan Covid-19. Konten yang salah itu menganjurkan warga tidak menggunakan masker dan menciptakan kebencian dengan hasutan terkait agama.

"Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," kata pernyataan Twitter.

"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan," jelas Twitter dalam pernyataan kepada CNN. 

"(Namun) jika dianggap ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten di India saja. Dalam semua kasus, kami memberi tahu pemegang akun secara langsung sehingga mereka tahu bahwa kami Kami telah menerima perintah hukum yang berkaitan dengan akun tersebut," tambah pernyataan itu.

Facebook menolak berkomentar.

Berdasarkan data Lumen, permintaan penghapusan cuitan itu dilayangkan ke Twitter akhir pekan lalu (23/4). Lumen adalah proyek Universitas Harvard untuk melacak permintaan untuk menghapus konten online.

Beberapa cuitan lain yang ikut dihapus terkait dengan kritik kepada pemerintah. Cuitan ini ditangguhkan bagi pengguna di India, tapi tetap bisa dibaca oleh pengguna Twitter di luar India.

Sebagian cuitan diunggah oleh politisi oposisi. Mereka menyalahkan Perdana Menteri Narendra Modi atas lonjakan Covid-19 di negara itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, kritik terhadap penanganan pemerintah Modi terhadap pandemi virus corona semakin meningkat di media sosial

Ini bukan kali pertama Twitter terperangkap dalam upaya India untuk meredam perbedaan pendapat. Pada bulan Februari, ketika petani memprotes undang-undang pertanian baru pemerintah Modi, Twitter menangguhkan banyak akun atas perintah pemerintah.

Penangguhan hanya terjadi sesaat, sebab cuitan itu kembali aktif beberapa jam kemudian setelah mendapat protes publik.

[-]