Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya sangat jarang ditanya perihal cara membangkitkan kinerja ASN. Malahan, yang sering ditanyakan orang-orang kepada dirinya ialah soal bagaimana meningkatkan tunjangan kinerja.

"Jarang sekali ketemu Menpanrb banyak org tanya bagaimana membangkitkna kinerja, tapi selalu tanya bagaimana menambah tunjangan kinerja. itu berarti nilai RB nya harus naik," ujarnya, dalam Penutupan Acara ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/01/2023).

Padahal, Anas mengatakan, kinerja para kementerian dan lembaga pemerintahan dalam survei indeks AKHLAK Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dipenuhi dengan catatan rapor merah, terutama pada poin adaptif. Poin adaptif ini mendapat nilai merah di keseluruhan kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah.

-

-

"Sudah waktunya kita semua tidak hanya sosialisasi tunjangan kinerja. Kita ini sangat menarik bupati, gubernur, menteri kalau sudah bicara soal tunjangan kinerja. Tapi tidak pernah bicara soal bagaimana kenaikan kinerja, kita selalu masuk ke bagaimana kenaikan tunjangan," kata Anas.

Karena itulah, pihak mendorong peningkatan kinerja ASN ini lewat nilai-nilai dalam core value AKHLAK. Anas menekankan, kini yang menjadi parameter dari peningkatan kinerja bukan hanya sekedar capaian administrasinya, melainkan lebih kepada dampaknya secara luas.

"Ini selalu saya sampaikan, ambil tema bergerak untuk refornasi berdampak. Kita ini bergerak kalau tidak untuk reformasi berdampak kita hanya sibuk di hulunya, asik di organisaisnya tidak sampai di dampak. Maka ini lah yang sering kami sampaikan kita harus lebih bergerak, berdampak, kemudian ke depan supaya lincah dan cepat," kata Anas.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDN) Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menyebut, hasil survei indeks BerAKHLAK untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mencapai 60,9%. Dalam hal ini, kinerja diwarnai dengan catatan rapot merah. Rapot merah yang dimaksud paling banyak berada pada poin adaptif dalam core value AKHLAK.

"PR kita masih sangat banyak. Ini hasil dari survei kita, ada angka yang sudah baik, masih banyak raport kita yang merah. Dan, raport kita yang merata merahnya adalah bicara tentang adaptif," kata Alex.

Dalam paparannya, Alex menunjukkan data nilai indeks BerAkhlak. Terlihat bahwa nilai poin adaptif untuk instansi pemerintahan seluruhnya di bawah angka standar minimumnya alias merah, dengan rata-ratanya berada pada angka 38,9%.

Adapun rinciannya dari rata-rata tersebut didapat dari jumlah nilai kinerja adaptif di pemerintah pusat yang mencapai 44,6%, lembaga di 46,1%, pemerintah provinsi di 40%, pemerintah kota di 39,2%, hingga pemerintah kabupaten di angka 38%.