Jakarta -

Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan agar unsur pemerintahan untuk mendorong penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RB-Tematik). Ini untuk meningkatkan investasi, menanggulangi kemiskinan dan mendorong digitalisasi pemerintahan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini terus berupaya mendorong percepatan RB tematik tersebut melalui kebijakan pengembangan kompetensi (Bangkom) yang berbasis pada RB tematik tersebut.

Saat ini reformasi birokrasi sudah berjalan lebih dari 1 dekade namun belum menghasilkan dampak yang signifikan terhadap perbaikan birokrasi saat ini, maka melalui RB tematik ini pemerintah mendorong agar RB dapat langsung berdampak bagi percepatan pembangunan serta bagi kesejahteraan masyarakat.

-

-

Kepala LAN Adi Suryanto menginisiasi perubahan kebijakan tersebut. Dia menjelaskan beberapa tema yang menjadi acuan kami antara lain Bangkom yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi birokrasi dan mendukung pencapaian isu strategis yang diusung Presiden seperti stunting, penggunaan produk dalam negeri, hilirisasi produk dan sebagainya.

"Maka berhasil tidaknya Bangkom akan diukur bukan dari jumlah alumninya melainkan apakah hasil belajar atau learning product yang dihasilkan dapat berkorelasi secara positif terhadap perwujudan RB tematik tadi. Misalkan proyek perubahan yang telah dihasilkan para alumni pelatihan harus dapat dievaluasi dan mampu mengungkit dan mengakselerasi keempat tema tersebut, sehingga ukuran dan targetnya harus jelas," kata dia dalam siaran pers, Sabtu (21/1/2023).

Dia mengungkapkan, perubahan kebijakan Bangkom ini merupakan perwujudan kerja sama dan sinergi LAN dengan Lembaga pelatihan dalam menyusun konsep bangkom yang dapat berdampak kepada ASN. Sehingga semua hasil pembelajaran baik policy brief dan proyek perubahan dapat mendukung peningkatan RB tematik tersebut.

Dia menjelaskan yang menjadi poin penting dalam sosialisasi ini adalah, LAN melakukan perbaikan di sisi penyelenggaraan dalam rangka mendorong pelatihan yang berkualitas, dan mulai tahun ini LAN juga akan melakukan akreditasi lembaga pelatihan swasta, dan hal lain yang perlu dicermati adalah evaluasi persyaratan dalam penyelenggaraan PKN Tingkat II bagi lembaga pelatihan, jika tidak memenuhi persyaratan izinnya akan dicabut.

Selain penyesuaian-penyesuaian terhadap konten pelatihan kepemimpinan, LAN juga melakukan penyesuaian pada aspek Bangkom lainnya.

(kil/eds)