Keputusan Menpora Zainudin Amali maju sebagai calon wakil ketua umum PSSI dinilai pengamat sepak bola nasional sebagai langkah yang tidak etis.

Hal ini karena Menpora merupakan 'bapak' dari seluruh cabang olahraga nasional. Ketika Menpora nantinya terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, 16 Februari mendatang, diyakini akan menimbul preseden buruk ke depannya.

Pengamat sepak bola Muhammad Yusuf Kurniawan menilai pilihan Amali maju sebagai Komite Eksekutif (Exco) PSSI otomatis akan menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Namun ia yakin ada rencana besar di balik ini.

-

-

"Kalau aspek tumpang tindihnya, ya, tapi sepertinya saya melihat ada kebutuhan darurat karena menganggap sepak bola ini massanya besar dan menjadi perhatian internasional. Sepertinya membutuhkan orang yang kuat secara politis, yakni Menpora," kata Yusuf.

"Kalau soal tumpang tindih jabatan, Menpora harus mempertimbangkan secara etik bagaimana. Dia menteri olahraga yang membawahi seluruh cabang olahraga, tapi satu kakinya ada di PSSI. Itu lebih ke etik," ucapnya.

Namun persoalan etika ini kembali kepada individu yang bersangkutan. Karena tidak melanggar aturan pemerintah, aturan PSSI, dan aturan internasional, Amali punya hak untuk mengelak dari etika tersebut.

"Kalau etik itu subjektivitas pelakunya. Sepanjang tetap bisa bersikap dan tidak mengganggu pekerjaannya, ya tidak ada masalah. Saya melihatnya Menpora turun itu karena darurat, ini karena Presiden Jokowi minta," kata Yusuf.

"Menurut saya Jokowi itu sekarang sudah geregetan, makanya minta dua menteri [Erick Thohir dan Amali] turun untuk membereskan PSSI. Dulu pemerintah tidak sampai sejauh ini terlibat di internal PSSI," ujar pria yang akrab disapa Yuke itu.

Pengamat sepak bola Indonesia lainnya, Akmal Marhali, juga menilai tugas Menpora nantinya akan tumpang tindih dengan PSSI. Idealnya, menurut Akmal, pemerintah mengayomi dan tidak ikut masuk federasi.

"Memang secara aturan di Statuta PSSI tidak diatur secara eksplisit soal menteri menjadi ketua umum PSSI. Tapi kalau kemudian tidak fokus buat apa juga. Di Undang-undang olahraga juga tidak ada," ucap Akmal.

"Tidak etis saja. Nanti kalau terpilih, cabang olahraga lainnya akan meminta hal sama. Kan Menpora ini menjadi pembina semua cabang olahraga. Ini malah masuk jadi pengurus cabang olahraga," katanya.

Terlepas dari itu Amali berharap Amali mengambil langkah progresif sebelum maju di KLB nanti. Salah satunya membuat pakta integritas tak akan menjadikan PSSI sebagai batu loncatan ke politik praktis.

"Ke depan kita berharap semua calon menandatangani fakta integritas kalau mereka benar-benar membenahi sepak bolanya bukan batu loncatan. Mereka yang maju harus berjanji menyelesaikan tugas hingga 2027," ujar Akmal.

[-]