Selain itu, sejumlah berita kemarin lainnya masih menarik untuk dibaca pada hari ini. Berikut adalah rangkumannya:

Ratusan kepala desa tuntut perpanjangan jabatan jadi sembilan tahun

Ratusan kepala desa (kades) dari berbagai daerah di Indonesia menuntut perpanjangan jabatan dari enam menjadi sembilan tahun dengan menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta, Selasa.

"Kami meminta agar UU No 6/2014 tentang Desa ini cepat direvisi karena harapan kami, kades seluruh Indonesia ingin sembilan tahun jabatan kepala desa. Itu salah satu satu yang kami harapkan kepada pak Presiden RI dan Ketua DPR RI," kata Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis selaku perwakilan massa saat ditemui di lokasi.
Baca selengkapnya

Polda Metro alihkan arus lalu lintas sekitar Gedung DPR

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas) mengalihkan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI dalam rangka pengamanan unjuk rasa di kawasan itu.

"Diimbau masyarakat yang menuju gedung DPR/MPR RI agar mencari jalan alternatif lain," demikian dilansir dari akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya

KPK bawa tujuh koper barang bukti dari Gedung DPRD DKI

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebanyak tujuh koper barang bukti yang diduga berisi berkas dan barang lainnya hasil penggeledahan dari Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa ini.

Petugas KPK keluar dari gedung sekitar pukul 20.55 WIB melalui pintu Gedung DPRD lama dan memasukkan koper-koper tersebut pada enam mobil jenis mini bus yang bersiap di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca selengkapnya
  Sejumlah kepala desa (kades) dari sejumlah daerah membubarkan diri usai berunjukrasa di depan gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/1/2023). ANTARA/Walda Marison/aa. Ketua DPRD DKI dukung penyelidikan KPK

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan dukungannya terhadap langkah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dengan melakukan penggeledahan gedung DPRD DKI Jakarta.

"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya

Jakarta Barat bedah 136 rumah tak layak selama 2022

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) membedah sedikitnya 136 rumah warga tidak layak milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam program "Jumat Berfaedah" selama 2022.

"Tahun 2022 sudah 136 rumah, telah kita bongkar dan bedah. Itu adalah rumah tidak layak milik warga," kata Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, saat dihubungi di Jakarta, Selasa
Baca selengkapnya

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2023