Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023). Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku belum mengetahui kasus yang membuat KPK menyambangi kantornya tersebut.

Pras mengklaim bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," kata Pras kepad wartawan ketika dikonfirmasi.

Pras menyatakan pihaknya terbuka atas penggeledahan yang dilakukan KPK. "Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujarnya.

Adapun Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri telah membenarkan pihaknya menggeledah Gedung DRPD DKI Jakarta. Ali mengatakan, penggeledahan tersebut terkait kasus pengadaan tanah di Pulogebang.

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Berdasarkan informasi, penggeledahan dilakukan sore ini. Sejumlah ruangan disambangi tim penyidik, antara lain lantai 2, 4, 8, hingga lantai 10.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.