Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayati meminta penyelidikan yang transparan dan akuntabel terhadap kejadian bentrok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menekankan, penyelidikan juga bisa dilakukan oleh unsur independen dengan melibatkan penegak hukum dan pemerintah untuk mendapatkan akar masalah yang sebenarnya.

"Keselamatan para pekerja terutama anak bangsa harus dilindungi. Adanya kejadian ini pasti ada akar penyebabnya. Itu yang harus ditemukan. Jangan sampai hanya berhenti pada penyebab pada saat kejadian semata tapi perlu ditarik ke belakang faktor apa saja yang akhirnya membuat kejadian ini meletus," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

Kurniasih menekankan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah wajib harganya. Sehingga perlindungan pekerja khususnya anak-anak bangsa benar-benar terjamin.

"Mungkin tim investigasi sekaligus bisa mengevaluasi bagaimana pelaksanaan prosedur K3 untuk melindungi keselamatan kerja. Selain itu informasi tentang aksi mogok serikat pekerja sebelum kejadian ini juga perlu digali lebih dalam. Intinya harus ditegakkan aturan yang adil bagi semuanya tanpa membeda-bedakan," tegas Kurniasih.

Kurniasih menyebut solusi yang adil harus dilakukan agar kejadian serup tak terulang kembali.

"Jika akar masalahnya sudah ketemu dan ada solusi yang adil bagi semuanya tentu kita tidak mengharapkan kejadian ini terulang di masa depan. Ini juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang dalam proyeknya juga menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia," tambah dia.

Kerusuhan antar pekerja PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dipicu ajakan mogok kerja dari beberapa karyawan yang berlanjut dengan aksi pemaksaan.