Diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memang tak diizinkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia Jakpro harus cari sponsor sendiri.

"Kita sebagai pemerintah daerah enggak keberatan. Tetapi tidak boleh menggunakan anggaran APBD. Sudah itu saja. Biar dia business to business, cari sponsor sendiri dan dia harus bisa mandiri," kata Prasetyo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/1/2023).

Prasetyo mengaku tak tahu menahu soal sisa uang commitment fee yang belum dilunasi Jakpro sekitar Rp90 miliar. Dia menyebut belum membuka hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Nah kalau masalah Rp90 miliar saya enggak ngerti. Belum saya baca audit BPKnya," kata dia.