Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Tahun 2021. Dia mengapresiasi dukungan anggota APHI dalam percepatan reorientasi bisnis baru sektor kehutanan.

"Pada kondisi sekarang telah kita rasakan dan kita jalani bersama perubahan-perubahan dengan aktualisasi pergeseran paradigma dari timber management menuju forest landscape management yang berimplikasi pada tata bisnis perusahaan," ujar Siti.

Dia pun mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam pembangunan kehutanan. Apalagi setelah diterbitkannya UU No.11/2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK).

Siti juga meminta dunia usaha khusus di sektor kehutanan agar tidak perlu risau menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang hasil uji materil UUCK. Sebab menurutnya Presiden Joko Widodo telah memastikan UUCK dan semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku dalam jangka waktu dua tahun ke depan sambil pemerintah dan DPR melakukan perbaikan sesuai putusan MK tersebut.

"Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Presiden telah menyatakan bahwa UUCK dan peraturan derivatifnya tetap berlaku selama dua tahun, sehingga Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tetap jalan terus sesuai semangat multiusaha kehutanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta aspek kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan," jelas Siti.

Dia menilai ke depan masih banyak tantangan agar optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan. Untuk itu ia mendorong pelaku usaha kehutanan dapat bekerja bersama terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Lebih lanjut dia menjelaskan sinergi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha telah menghasilkan capaian terbaik di sektor kehutanan. Sebut saja angka deforestasi tahun 2020 menjadi yang terendah sepanjang sejarah, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga dapat ditekan sangat rendah pada periode tahun 2019 - 2020. Selain itu terdapat peningkatan kinerja sub sektor kehutanan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yaitu meliputi produksi kayu bulat, kayu olahan, HHBK, dan nilai ekspor produk kehutanan.

Diungkapkannya, nilai ekspor produk kehutanan Indonesia secara akumulatif naik hingga 21,43 persen dibanding tahun 2020 lalu. Siti mengatakan pada kuartal keempat Tahun 2020, nilai ekspor hanya sebesar USD 11,05 juta, kemudian meningkat menjadi USD 13,42 juta pada awal kuartal keempat Tahun 2021.

Sementara, produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada kuartal keempat Tahun 2020 yang sebesar 130 ribu ton, bertambah menjadi 192 ribu ton di kuartal keempat tahun 2021. Atau naik 47,60 persen.

Siti juga mengajak pelaku usaha untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi melalui sederet strategi yang telah disusun KLHK. Adapun strategi tersebut mulai dari menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha melalui penguatan insentif kebijakan fiskal, percepatan implementasi UUCK dan turunannya, hingga meningkatkan peran dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan berbasis agroforestry dalam rangka peningkatan produktivitas hutan.

Di samping itu juga meningkatkan pelayanan pemanfaatan hutan berbasis digital yang terintegrasi mulai dari Perizinan (OSS), Perencanaan (SI-RPHJP), Produksi dan Pelaporan PBPH (SI-CAKAP), Pembayaran PNBP (SI-PNBP), Peredaran Hasil Hutan (SI-PUHH), Pemasaran hingga Ekspor (SILK) yang terintegrasi dalam satu sistem SATU DATA PHPL.

Dia berpesan agar dunia usaha bisa mengatasi berbagai tantangan di masa depan, seperti implementasi ekonomi hijau, serta tata kelola bentang alam sebagai antisipasi dan solusi terjadinya disharmoni antara pemanfaatan dan daya dukung sumberdaya.

"Pendekatan bentang alam berbasis DAS dapat digunakan dalam kalkulasi orkestrasi secara berdaya guna, karena hubungan kausalitasnya jelas dan terukur dan dapat digunakan untuk membangun pemahaman dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam internalisasi prinsip-prinsip ekonomi hijau ke dalam program pembangunan wilayah dan dinamika penghidupan masyarakat. Secara operasional KLHK telah membangunnya dalam bentuk produk perencanaan yakni Rencana Pengelolaan DAS Terpadu," jelas Siti.

Pelaku usaha sektor kehutanan juga didorong untuk mempercepat upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Siti mengatakan, pemerintah telah menyusun Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.

Melalui visi yang disampaikan di dokumen tersebut, RI akan lebih gencar dalam mendorong pengurangan GRK melalui pencapaian puncak emisi GRK nasional tahun 2030. Yakni kondisi saat sektor-sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi net sink, dengan capaian 540 Megaton CO2 ekuivalen pada tahun 2050, dan dengan mengeksplorasi peluang untuk mencapai progres lebih cepat menuju emisi net-sink dari seluruh sektor pada tahun 2060.

Dia yakin sektor FoLU bisa berkontribusi hingga hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang sangat besar, serta dukungan dan kerja sama dari para pihak, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh program pemerintah. APHI juga mendorong anggotanya dan juga pemerintah untuk membantu mengkonfigurasikan ekosistem bisnis baru kehutanan yang berdaya saing dan berkelanjutan terutama pasca terbitnya UUCK.

Indroyono menilai masih banyaknya potensi hasil hutan Indonesia yang belum terkelola dengan baik. "Baru 5% potensi yang dimanfaatkan, artinya masih 95% lagi potensi yang belum dimanfaatkan secara terencana," ujarnya.

Dikatakannya, reorientasi menuju bisnis baru kehutanan bisa dilakukan dengan pemanfaatan ruang, bukan hanya kayu. Dengan reorientasi ini maka jasa-jasa ekosistem hutan dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara pembukaan Munas APHI 2021, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Jenderal KLHK, Direktur Jenderal PHL KLHK, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Perwakilan Kementerian Perdagangan, serta para Pimpinan Perusahaan sektor Kehutanan di Indonesia.