Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik Kinerja Kementerian Pertanian mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda. Hal itu dibahas dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, di kantor DPR, Senin (16/1/2023).

"Sudah memasuki tahun ke-4 masa kerja Menteri pertanian, memperhatikan program-program kerja Kementerian pertanian yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, komisi IV menilai bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik," kata Sudin.

Bahkan kata Sudin, di beberapa kesempatan menunjukkan keadaan semakin memburuk salah satunya ditunjukkan dengan impor beras, dan meningkatnya impor komoditas pangan lainnya yang meningkat.

Menurut Komisi IV DPR, secara kasat mata menunjukkan produksi beras dan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga terpaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk impor dikarenakan data stok beras yang disampaikan Kementerian Pertanian tidak sinkron.

Untuk itu Komisi IV meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional. Komisi IV juga melihat kinerja atau program belum berdampak secara signifikan kepada pencapaian target nasional, melainkan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran bukan kepada pencapaian produksi nasional.

"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh makin lama makin turun jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan di tahun lalu bahkan Indonesia terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produk daging nasional," tegasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Program Makmur besutan PT Pupuk Indonesia akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi para petani di Tanah Air. Petani yang tergabung dalam Program Makmur juga dapat pendampingan dari hul...