Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mulai mempersiapkan perpindahan aparatur sipil negara ke Ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Setidaknya, sudah ada perhitungan jumlah ASN yang bakal pindah ke IKN mulai tahun 2024.

Dalam dokumen Surat Kementerian PAN-RB kepada Otorita IKN tentang penyampaian data sementara ASN 35 K/L yang dipindah ke IKN dijelaskan akan ada 16.990 personel ASN dan petugas Hankam (pertahanan dan keamanan) yang bakal berpindah ke IKN per 2024.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dilihat detikcom Minggu (15/1/2023). Dari total belasan ribu ASN yang pindah ke IKN, ada 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah duluan, termasuk di dalamnya 4 kementerian koordinator.

-

-

Dalam suratnya, Kementerian PAN-RB juga menyampaikan data komposisi ASN dan petugas Hankam yang akan dipindah ke IKN Nusantara pada 2024. Rinciannya, ada 11.274 ASN yang bakal pindah ke IKN di 2024, belasan ribu ASN ini dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara itu, sisanya adalah personel Hankam sebanyak 5.176. Untuk personel Hankam sendiri dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan.

Sementara itu untuk penentuan ASN yang pindah ke IKN termasuk struktur keluarga yang ikut pindah pemetaannya dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian lembaga.

Dikutip dari dokumen yang sama berikut ini 35 kementerian dan lembaga yang pegawainya akan pindah ke IKN:
1. Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan
2. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Kemenko Bidang Perekonomian
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
8. Kementerian Perdagangan
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Kementerian Kesehatan
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Hukum dan HAM
13. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika
15. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
16. Kementerian Peremajaan Pembangunan Nasional
17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18. Kementerian Sekretaris Negara
19. Sekretariat Kabinet
20. Kementerian Pertahanan
21. Kejaksaan Agung
22. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
23. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
24. Majelis Permusyawaratan Rakyat
25. Dewan Perwakilan Rakyat
26. Mahkamah Agung
27. Badan Pemeriksa Keuangan
28. Badan Intelijen Negara
29. Badan Siber dan Sandi Negara
30. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
31. Komisi Pemberantasan Korupsi
32. Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Badan Sar Nasional
33. Komisi Yudisial
34. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
35. Badan Pangan Nasional