Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) akan menggelar unjuk rasa kembali jika pemerintah tidak segera mencabut kebijakan larangan ekspor sawit atau crude palm oil (CPO).

Kendati demikian, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut kebijakan itu.

"Mungkin kalau menggugat belum sampai kesana lah," kata Gulat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/5).

-

-

Ia menambahkan baik DPW maupun DPP Apkasindo saat ini masih siaga di Jakarta.

"Kami berpacu dengan waktu, karena semakin hari semakin anjlok harga tandan buah segar (TBS). Jika tidak juga ditinjau larangan itu, kami sedang mempertimbangkan aksi sejuta brondolan ke Bundaran HI," imbuhnya.

Kemarin, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang sempat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Moeldoko berjanji akan menyampaikan aspirasi petani sawit Indonesia kepada Jokowi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor sawit, dan bahan baku minyak goreng.

Ia menjelaskan, kebijakan larangan ekspor sawit yang sudah diberlakukan sejak 28 April tersebut diberlakukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga minyak goreng.

Di sisi lain, Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon menilai kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak yang diberlakukan Jokowi sejak Kamis (28/4) lalu gagal mencapai tujuannya; menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri.

Fadli malah menuding kebijakan tersebut kini malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun petani sawit dan produsen CPO RI.

"Selain gagal mencapai tujuannya, yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita," kata Fadli.

[-]