Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon menilai kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak yang diberlakukan Jokowi sejak Kamis (28/4) lalu gagal mencapai tujuannya; menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri.

Mengutip ANTARA, Selasa (17/5), Fadli malah menuding kebijakan tersebut kini malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun petani sawit dan produsen CPO RI.

"Selain gagal mencapai tujuannya, yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita," katanya.

-

-

Menurutnya, HKTI sebenarnya telah menyampaikan kepada pemerintah larangan ekspor bukanlah solusi karena penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban DMO (Domestic Market Obligations).

Ia menyatakan kebijakan larangan ekspor CPO berangkat dari diagnosa persoalan yang tak akurat. Sebagai gambaran, lanjutnya, produksi CPO kita pada 2021 mencapai 46,88 juta ton.

Di sisi lain, konsumsi dalam negeri kita hanya 18,42 juta ton atau 39,29 persen.

Di sisi lain, produksi minyak goreng sawit (MGS) pada 2021 sebesar 20,22 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri kita hanya 5,07 juta ton atau 25,07 persen.

"Jadi, kelebihan pasokan minyak sawit yang ada selama ini memang diserap oleh pasar ekspor, tidak mungkin diserap semua pasar domestik," kata Fadli Zon.

Selain itu, sejak adanya kebijakan tersebut, harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya. Penurunan harga TBS kelapa sawit ini, menurut catatan HKTI, terjadi di hampir seluruh wilayah.

[-]

Ia mengingatkan bahwa selain harganya terus turun, para petani sawit juga kini terancam tak bisa menjual hasil panennya, karena sejumlah pabrik kelapa sawit mulai menolak membeli TBS dari petani dan lebih menggunakan hasil kebun sendiri.

"Pabrikan memang mau tak mau harus mengurangi kapasitas produksi akibat larangan ekspor ini. Kalau produknya tak bisa diserap pasar, bagaimana nasib jutaan petani sawit ini?" tanyanya.

Fadli juga menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor berpotensi merugikan kinerja perdagangan karena akan menurunkan penerimaan devisa ekspor. Pada 2021, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai US$35 miliar atau lebih dari Rp500 triliun.

Selain itu, ekspor minyak sawit juga memberikan sumbangan kepada kas negara dalam bentuk pajak ekspor (bea keluar) dan pendapatan dari pungutan ekspor.

"Hilangnya potensi devisa yang cukup besar itu tentu bisa menekan nilai tukar rupiah. Secara makro, dampak kebijakan ini sudah bisa dilihat pada akhir bulan nanti," katanya.

Fadli berpendapat kebijakan larangan ekspor ini telah melemahkan posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia.

Presiden Jokowi melarang ekspor CPO  demi mengatasi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga minyak goreng. Namun realitanya, kebijakan itu tidak mempengaruhi harga minyak goreng di dalam negeri. Baik minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah.

Di pasar tradisional, harga minyak goreng kemasan dibanderol pada kisaran Rp25 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah, dibanderol pada kisaran Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per kg.

(tdh/agt)