Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan partainya kukuh mendorong sistem proporsional tertutup ketimbang proporsional terbuka untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya, kata dia, perihal besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan.

Hasto mengatakan, seorang calon anggota legislatif (caleg) bahkan bisa menghabiskan biaya minimal Rp5 miliar hingga Rp100 miliar agar bisa menjadi anggota dewan. Hasto mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan para ahli, salah satunya Politisi Senior PDIP Pramono Agung.

"Dengan proporsional terbuka, ketika kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup," kata Hasto di Jalan Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2022).

"Dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang Rp5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yangg habis sampai Rp100 miliar untuk menjadi anggota dewan," lanjut Hasto.

Oleh sebab itu, ujar Hasto, terjadi kecenderungan di mana struktur anggota dewan banyak didominasi para pengusaha. Menurut Hasto sistem pemilu yang ada di Indonesia saat ini, meniru sistem demokrasi di negera barat seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Sayangnya, lanjut Hasto, saat ini justru AS, negara yang kerap dianggap ikonnya demokrasi tengah mengalami krisis. Bahkan kesulitan saat akan memilih Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Maka PDI Perjuangan menawarkan suatu wacana untuk mari kita berpikir ulang dalam demokrasi kita. Diskursus inilah yang menyehatkan demokrasi," kata Hasto. 

Kendati demikian, Hasto menyadari partainya tak punya kedudukan hukum untuk memutuskan wacana penerapan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu 2024. Dia menyebut PDIP menyerahkan judicial review sistem proporsional tertutup kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masalah nanti apapun yang diputuskan MK, kami sekali lagi PDI Perjuangan bukan pihak yang punya legal standing melakukan Judicial Review," ucap Hasto.

PDI Perjuangan hingga saat ini belum menentukan pelabuhan koalisinya. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan PDIP akan menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan dengan partai mana akan membangun koalisi, siapa capres dan cawapre...