Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya penilaian sendiri soal siapa menterinya yang layak diganti.

"Kalau presiden melihat ada bahwa ini kurang baik, itu kurang baik pasti direshuffle. Apakah itu nanti presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf Amin di Masjid Raya At-Taqwa, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1/2022).

Wapres enggan menilai menteri mana yang layak diganti. Sebab, semua informasi mengenai kinerja menteri masuk ke telinga Jokowi.

"Orang bisa lihat dan itu hak prerogratif presiden. Nanti presiden yang memutuskan semua. Nanti masuk semua informasi informasi itu menteri itu kaya gini, menteri ini kaya gini. Itu nanti di tangan presiden. Tunggu saja. Kalau presiden mau pasti ada reshuffle," ucap dia.

Ma'ruf mengatakan, soal hari reshuffle bisa terjadi kapan saja. Dia menjelaskan, kepala negara pasti mencermati mana kinerja menterinya yang kurang optimal.

"Kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogratif dari presiden dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle kalau diliat misalnya ada pembantunya menterinya yang tidak form, yang tidak bekerja dengan baik. Saya kira kita tunggu saja," tandas Ma'ruf.