Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pihak mengkritik keras Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kembali memberikan kesempatan kepada Muhammad Romahurmuziy sebagai pengurus di partai berlambang Ka'bah tersebut. Romy panggilan sapaannya, mendapat posisi sebagai ketua majelis pertimbangan DPP PPP.

Menanggapi hal itu, Romy menegaskan, tidak ada aturan di PPP dan yang menghalangi dirinya untuk kembali berkiprah di dunia politik dan hak berpolitik ya pun tak dicabut.

"Sekarang kita kembalikan pada asas legalitas, karena saya sangat menjunjung tinggi hukum sebagai orang yang pernah mengalami persoalan hukum maka saya saat diminta kembali ke oleh DPP PPP menjadi ketua majelis pertimbangan," kata Romy, saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023).

"Saya melakukan verifikasi apakah ada aturan menghalangi saya dan dari seluruh pandangan masyarakat maupun rekan-rekan dan dari seluruh pandangan masyarakat maupun rekan-rekan yang dari DPP partai meminta mereka menyampaikan pertama karena tidak ada pencabutan hak politik sama sekali dan itu artinya tidak ada satu pun hak politik yang dilarang untuk saya menduduki itu," sambungnya.

Tak hanya itu, konsep pertobatan yang disampaikan oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menjadi salah satu kesempatan dirinya untuk kembali menjadi pengurus di DPP PPP.

"Semua agama itu mengenal konsep pertobatan jadi kalau kita kemudian menyoal orang yang pernah memiliki persoalan hukum untuk berkiprah kembali, sama dengan menyoal seorang dokter yang mengalami malpraktik tetapi tidak dicabut haknya, tapi dia tidak boleh berpraktek lagi," ujarnya.

Sama halnya dengan menyoal seorang penyanyi yang tersandung persoalan hukum lalu dia tidak boleh bernyanyi kembali, jadi mari kita sama-sama mengedapankan azas legalitas," Romy menandasi.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyakini konflik mengenai pemberhentian Ketua Umum akan selesai apabila Suharso dan Mardiono bertemu. Sayangnya sampai saat ini belum ada kesempatan keduanya bertemu.