Eks Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim baru saja dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Upacara pelantikannya dilaksanakan di Graha Pengayoman, Gedung Kemenkumham Jakarta.

Beberapa dari kita mungkin penasaran dengan Silmy Karim. Untuk mengetahui Silmy Karim lebih lanjut, berikut ini merupakan fakta-faktanya.

1. Dirut 'Spesialis' BUMN

Sebelum menjadi Dirjen Imigrasi, Silmy merupakan Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Ia telah menjadi sebagai direktur utama sejak 2018. Jauh sebelumnya, Silmy telah beberapa kali menjadi direktur utama di berbagai BUMN.

-

-

Pada tahun 2014, Silmy menjabat sebagai Dirut PT Pindad (Persero) menggantikan Sudirman Said. PT Pindad merupakan perusahaan BUMN di bidang alat pertahanan yang membuat alat-alat perang, baik ringan maupun berat.

Lalu pada 2016, Silmy menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero) menggantikan Zakky Gamal Yasin. Sebagai informasi, PT Barata Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang industri manufaktur guna mendukung sektor food, energy, dan water.

Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1971. Dilansir dari situs resmi PT Barata Indonesia, Rabu (4/1/2023), per 2020, PT Barata Indonesia (Persero) menitikberatkan kompetensi utama pada bidang manufaktur yang terfokus pada 3 lini usaha, yaitu pengecoran, sumber daya air, dan pembangkit, namun juga tetap berkontribusi pada bidang EPC yang berbasis manufaktur.

2. Berhasil Selamatkan Krakatau Steel dari Utang

Selama lebih kurang 4 tahun 4 bulan menjabat sebagai Dirut Krakatau Steel, Silmy Karim telah memberikan banyak perubahan bagi kemajuan Krakatau Steel dimulai dari program restrukturisasi dan transformasi, menyelamatkan banyak aset Krakatau Steel, hingga meningkatkan saham Krakatau Steel pada joint venture di PT Krakatau Posco dari 30% menjadi 50%.

Restrukturisasi yang dilakukan meliputi restrukturisasi utang, organisasi, serta bisnis berhasil dilakukan oleh manajemen di bawah kepemimpinan Silmy Karim.

Sepanjang kepemimpinan Silmy Karim, Krakatau Steel sudah membayarkan utang senilai total US$ 487,7 juta atau setara dengan Rp 7,4 triliun.

Silmy Karim berhasil membawa Krakatau Steel memperoleh keuntungan selama tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya Krakatau Steel merugi selama delapan tahun.

Pendapatan Krakatau Steel ketika Silmy Karim mulai bergabung sebesar Rp 20,05 triliun. Pada tahun 2021, pendapatan meningkat sebesar 65% menjadi Rp 33,07 triliun. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2022 di mana Krakatau Steel sampai triwulan III mencatatkan pendapatan sebesar Rp 28,3 triliun dan laba bersih sebesar Rp 1,2 triliun.

3. Memiliki Harta Rp 208 M

Silmy Karim diketahui secara rutin melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK sejak menjabat sebagai Dirut PT Pindad (Persero). Dilansir dari situs resmi e-LHKPN KPK, Rabu (4/1/2023), per 2021 Silmy memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 208.898.101.645.

Harta kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan yang dimiliki Silmy di daerah Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan senilai Rp 145.011.038.000. Selain itu, ada juga alat transportasi dan mesin yang dimiliki Silmy senilai Rp 2.975.000.000.

Silmy Karim juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 7.200.000.000, surat berharga senilai Rp 9.502.667.700, serta kas dan setara kas senilai Rp 53.213.854.196. Meski demikian, Silmy juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 9.004.549.251.

4. Melepas Gaji yang Fantastis

Melansir dari laporan tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 2021, diketahui bahwa total alokasi gaji atau remunerasi pada direksi perseroan mencapai Rp 28.332.505.767 per tahun. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/11/2021 Tentang Perubahan Keenam Atas PERMEN BUMN No. 04/2014

Rinciannya, honorarium Rp 10.968.200.000, THR Rp 916.900.000, tunjangan transportasi Rp 1.620.000.000, tunjangan lain-lain Rp 1.399.248.000, tabungan purna tugas Rp 2.724.750.000, Tantiem Rp 10.703.407.767.

Jumlah direksi Krakatau Steel tahun 2021 adalah 6 orang, termasuk Silmy Karim. Jika Rp 28,33 miliar dibagi ke 6 direksi, artinya masing-masing direksi akan menerima Rp 4,77 miliar per tahun, atau Rp 393,5 juta per bulan.

Dengan catatan, perhitungan tersebut jika gaji direksi dibagi rata. Namun berdasarkan laporan milik Krakatau Steel, disebutkan bahwa besaran gaji Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

5. Dapat Tugas Berantas Pungli

Menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy mendapat tugas dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk membuat terobosan dalam rangka efisiensi dan meminimalisir pungutan liar. Selain itu, ia dan jajarannya diberikan beberapa tugas lainnya seperti meningkatkan pelayanan imigrasi khususnya kebijakan Golden Visa, Visa on Arrival (VoA), dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

Lalu, menyiapkan petugas imigrasi dan infrastruktur dalam rangka pengembangan pelayanan keimigrasian di beberapa bandara yang dipersiapkan untuk melayani penerbangan langsung internasional, seperti Bandara Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan bandara lainnya.

Terakhir, Yasonna perintahkan agar seluruh jajaran imigrasi mencermati dan mempelajari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.