Pemerintah tengah mengkaji pemisahan tarif KRL bagi orang kaya dan orang miskin. Tujuannya disebut-sebut agar subsidi yang digelontorkan menjadi tepat sasaran.

Perlu diketahui, kontrak PSO (public service obligation) untuk KRL Jabodetabek tahun 2022 sebesar Rp 1,8 triliun dan menurun di tahun 2023 menjadi Rp 1,6 triliun. Demikian pula total PSO tahun 2022 sebesar Rp 2,8 triliun, turun di tahun 2023 menjadi Rp 2,5 triliun. Sebanyak 64 persen dari nilai total PSO Perkeretaapian diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyampaikan, usulan perbedaan tarif sebelumnya sudah muncul dalam kajian awal di 2018 lalu. Narasinya, berbicara mengenai subsidi tepat sasaran untuk pengguna KRL.

Dia menyebut, pada kajian tahun 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pengguna KRL Jabodetabek di akhir pekan yang bekerja hari Sabtu 5 persen dan di hari Minggu 3 persen. Sisanya bepergian tujuan perjalanan sosial, seperti berwisata, kunjungan keluarga, seminar, ke pusat perbelanjaan.

"Pada tahun yang sama juga telah ada usulan mekanisme usulan subsidi tepat sasaran bagi pengguna KRL Jabodetabek. Namun, belum ditanggapi dengan serius oleh pemerintah saat itu. Tidak ada salahnya jika sekarang perlu dipertajam lagi kajiannya, sehingga pada saat yang tepat dapat diterapkan setelah dilakukan beberapa sosialisasi ke masyarakat," terang Djoko dalam keterangannya, Rabu (4/1/2023).

Melihat besaran subsidi yang dikucurkan pemerintah, dikaitkan dengah pola perjalanan di hari libur, Djoko menilai hal itu bisa menghemat anggaran. Caranya, dengan melepas subsidi bagi pengguna KRL yang bepergian untuk tujuan wisata.

"Dalam setahun bisa lebih 100 hari di akhir pekan dan hari libur. Jika dikurangi subsidinya, dapat menghemat sepertiga (dari total subsidi). Anggaran yang dihemat itu dapat dialihkan untuk subsidi angkutan umum feeder dari kawasan perumahan menuju stasiun," bebernya.