Sementara itu, Juru Bicara BKD DPRD Kota Depok, Fransiscus Samosir membenarkan telah menerima dan menemui sejumlah warga yang protes pada sidang Paripurna. Warga mempertanyakan anggota DPRD Kota Depok yang tidak hadir tatap muka saat sidang.

“Ya mereka mempertanyakan anggota dewan yang tidak hadir, memang ada yang tidak ikut tatap muka namun mengikuti secara virtual,” ujar Fransiscus saat dihubungi via telepon.

Fransiscus menjelaskan, pada pembukaan masa sidang pertama tahun 2023, DPRD Kota Depok memberlakukan dua mekanisme, yakni tatap muka dan virtual. Pada saat sidang tersebut, DPRD Kota Depok masih memberlakukan mekanisme tatap muka walaupun PPKM telah dihapuskan.

Fransiscus mengakui, aturan PPKM baru dihapuskan pada Jumat (30/12/2022) namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan baru mensosialisasikan pada sidang paripurna DPRD Kota Depok berlangsung.

“Kemarin juga Pak luhut baru kemarin mensosialisasikan pencabutan, jadi karena kemarin masih PPKM pemberlaku virtual tidak diharuskan hadir,” ucap Fransiscus.