Liputan6.com, Jakarta Jelang Pemilu 2024, Muhammad Romahurmuziy kembali terjun ke dunia politik usai menyelesaikan hukumannya dalam kasus korupsi terkait jual beli jabatan.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Pakar PPP, Anwar Sanusi menilai pengangkatan Rommyelanggar etika politik.

"Kami senior boleh dibilang, saya masuk PPP 1982 jdi kami melihat secara etika politik saya tidak setuju atau melanggar etika politik. Kurang wajar lah, kalau beliau menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan. Jadi sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa kalau secara etika politik ya beliau emggak layak,” kata dia pada wartawan, Senin (2/1/2023).

Menurut Anwar, kasus korupsi sekecil apapun telah melanggar etika politik sehingga tak layak kembali ke PPP.

“Kalau orang sudah terlibat sekecil apapun dalam bidang korupsi, secara etika politk belum layak. Apalagi langsung menjadi ketua MPP karena MPP kanmajelis pertimbangan partai. Yang diminta nasehatnya diminta sarannya diminta pertimbangannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyampaikan pertimbangan pihaknya kembali menerima eks Ketum Romahurmuziy kembali ke PPP dan menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai.

Awiek menyebut bahwa Rommy telah cukup bebas dari tahanan KPK sejak sekitar 3 tahun lalu dan hak politiknya tak pernah dicabut.

"Pertama beliau sudah bebas sejak tiga tahun yang lalu, berdasarkan putusan kasasi beliau hanya divonis satu tahun. Kedua, tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politik beliau. Jadi sah-sah saja beliau kembali ke politik," kata Awiek saat dikonfirmasi, Senin (2/1/2023).

Kediaman Ketum PPP Romahurmuziy atau Romi ramai usai operasi tangkap tangan KPK di Surabaya.