WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menolak wacana tarif kereta rel listrik (KRL) Commuterline khusus orang kaya.

Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, transportasi publik dibuat untuk semua kalangan tanpa melihat latar belakang ekonomi masyarakat.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai, wacana dibuatnya kartu khusus pengguna KRL untuk masyarakat mampu ataupun tidak mampu merupakan kebijakan yang mengalami kemunduran.

Di mana, ke depannya masyarakat sudah menjalankan system single identity number (SIN) atau data individu soal keuangan dan non keuangan.

“Dompet kita tidak harus lagi dipenuhi dengan beragam kartu-kartu, cukup dengan KTP semua informasi warga negara sudah terekam,” kata Wibi, Jumat (30/12/2022).

Menurut dia, esensi dari transportasi publik adalah tempat peleburan semua kelas sosial.

Karenanya, Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta ini tidak sepakat dengan istilah tiket KRL untuk orang kaya.

Baca juga: Pengguna KRL Tembus 1 Juta Penumpang Saat Dua Hari Libur Natal 2022   

“Narasi si kaya dan si miskin yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dianggap sangat tidak pas. Mungkin lebih tepat adalah mampu dengan tidak mampu,” ujar Wibi yang juga menjadi anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.

Wibi mengatakan, jika pemerintah memang ingin memberikan subsidi silang (crossing subsidy) antara si kaya dan si miskin, bukan dengan menaikan tarif KRL untuk orang kaya.

Soalnya perlu dijelaskan berapa presentase orang kaya yang naik KRL, dan berapa nilai subsidi harga tiket KRL kepada orang kaya.

Baca juga: Pemerintah Menambah Dua Jalur KRL Commuterline di Tanah Abang untuk Antisipasi Kepadatan Penumpang

“Saran saya naikan pajak kendaraan, pajak parkir dan naikan pajak penghasilan orang kaya. Berikan itu untuk mensubsidi transportasi publik dalam hal ini harga tiket KRL,” jelasnya.

Menurut Wibi, kemacetan di wilayah Jabodetabek sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang membuat perilaku masyarakat berubah dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Diperlukan dukungan maksimal dari pemerintah untuk membuat semua kelas sosial ekonomi khususnya warga jabodetabek mau untuk berubah,” ucapnya.

Diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) tidak mengalami kenaikan sampai 2023 mendatang.

“Kalau KRL enggak naik, Insya Allah sampai 2023 enggak naik, tapi nanti ada pakai kartu,” kata Budi, Selasa (27/12/2022).

Meski demikian, Budi mengatakan, bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif KRL.

“Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik ya,” kata Budi dikutip dari kompas.com.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News