Liputan6.com, Jakarta - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan bahwa politik identitas merupakan salah satu isu yang harus diwaspadai oleh semua pemangku kepentingan Pemilu.

Terlebih, di tengah perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial.

"Politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu," kata Juri dikutip dari siaran persnya, Jumat (30/12/2022).

Dia mengingatkan bahwa identitas seseorang tidak boleh disalahgunakan dan dipakai sebagai instrumen politik kebencian yang bisa memunculkan potensi polarisasi di masyarakat. Juri menyampaikan identitas seharusnya untuk memperkuat persatuan bangsa.

"Kita perlu detailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan, dan bukan untuk politik pecah belah," jelasnya.

Juri pun menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah melakukan analisa terhadap isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh gerakan Politik Identitas. 

"Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat," tutur Juri. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa politik identitas, politik SARA, dan hoaks menjadi salah satu faktor kerawanan dalam Pemilu serta Pilkada. Dia pun memimta Bawaslu menindak tegas peserta Pemilu yang bermain-main dengan isu ini.

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati. Kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," jelas Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Presiden Jokowi mengingatkan agar tidak sembrono dalam mendeklarasikan Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar.