Sekjen Hasto sebut pertemuan antara Presiden Jokowi-FX Hadi tidak terkait reshuffle.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua DPC Partai PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Pertemuan tersebut terjadi pada Senin (26/12), di tengah wacana perombakan kabinet atau reshuffle.

Hasto sendiri sudah menanyakan alasan keduanya bertemu di Istana. Ia menyebut, pertemuan tersebut hanya forum 'kangen-kangenan' antara politisi senior dengan pemimpin negara ini.

"Sehingga, pertemuan itu tentu saja juga dalam rangka kangen-kangenan, tetapi sebagai politisi senior tentu saja juga membahas berbagai hal terkait dengan kepentingan partai," ujar Hasto dalam dalam konferensi pers mengenai Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju 2023, Jumat (30/12).

Pertemuan tersebut juga disebutnya tak memerlukan izin dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Klaimnya, hadirnya FX Rudy di Istana tak berkaitan dengan wacana reshuffle yang berhembus beberapa hari terakhir.

"Karena Pak Rudy ini nafas dan jiwanya adalah merah, PDI Perjuangan. Sehingga berbagai diskusi-diskusi politik juga dilakukan, tetapi hal tersebut tidak terkait dengan reshuffle," ujar Hasto.

"Jadi pertemuan itu berlangsung sebagai hal yang natural dan partai kan sudah memberikan suatu guidance melalui ideologi partai, platform partai, program-program partai. Sehingga pertemuan secara horizontal, vertikal diantara kader partai itu bahkan bersifat wajib untuk membangun soliditas yang bergerak bagi kepentingan rakyat," sambungnya.

Terpisah, politikus PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mendukung adanya wacana reshuffle kabinet yang santer dikabarkan belakangan ini. Menurutnya, reshuffle diperlukan untuk menghadapi situasi pelik di 2023, khususnya yang berkaitan dengan pangan, logistik dan energi.

Kendati demikian, Aria Bima mengatakan jika memang diperlukan reshuffle pihaknya mengatakan ada standar tersendiri yang harus dipenuhi. Khususnya untuk mencapai target hingga akhir kepemimpinan Jokowi 2024 mendatang.

"Maka kalau reshuffle hak sepenuhnya presiden, dan standart kompetensi pak jokowi tau yang penting, loyal kepada presiden, dan bekerja keras untuk membereskan sisa waktu untuk oktober 2024," ujar Aria Bima.