Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi upaya perbankan khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dalam mendorong Usaha Kecil Menengah untuk bisa naik kelas sekaligus membuka pasar ekspor.

Seperti diketahui BNI melalui program BNI Xpora telah menyalurkan Rp 25,79 triliun atau tumbuh 71,08% secara tahunan kredit BNI Xpora per September 2022. Melalui program ini, BNI mendorong pelaku UMKM bisa ekspor ke luar negeri.

"Kami sangat mengapresiasi kinerja BNI Xpora yang dapat diterapkan juga di perbankan lain dalam membuka pasar ekspor UKM," kata Teten dalam siaran pers, dikutip Kamis (29/12/2022).

-

-

Teten melanjutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi PDB sebesar 61% dengan kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. UMKM juga turut menghimpun sampai 60% dari total investasi serta mendukung ekspor non migas sebesar 15%.

"Pada kuartal III-2022 tumbuh 5,72% secara yoy atau meningkat jauh dibandingkan mitra dagang utama Indonesia, yaitu China (3,9%) dan Amerika Serikat (1,8%). Ini tidak lepas dari peran UMKM," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap sektor perbankan mampu menyediakan inovasi pembiayaan bagi UMKM dengan tersedianya pembiayaan yang murah, cepat, dan mudah.

Caranya adalah dengan meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM dari sebelumnya 20% menjadi lebih dari 30% di 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sebelumnya maksimum Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar dan KUR tanpa agunan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

"Pembiayaan KUR terus meningkat dan semakin terarah, terutama KUR klaster untuk sektor pangan (pertanian, perikanan, dan perkebunan). Saat ini sudah terserap Rp 296,25 triliun atau 79,39% kepada 6,20 juta debitur dari target Rp 373,17 triliun per 27 Oktober 2022," ungkap Teten.

Kemudian mengoptimalisasi layanan fintech bagi UMKM. Di mana hingga September 2022, pembiayaan pembiayaan fintech mencapai Rp 168,32 triliun. Penggunaan data transaksi dalam e-commerce juga dapat dijadikan sebagai penilaian kelayakan kredit UMKM oleh perbankan.

Peran lain perbankan adalah dengan memberikan keterbukaan informasi dan pendampingan bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan perbankan. Perbankan juga perlu memberi kemudahan aplikasi pengajuan kredit serta pendampingan dan pembiayaan usaha.

Teten mengungkapkan UMKM memerlukan ekosistem yang mendukung ekspor baik dari sisi fiskal maupun non fiskal. Untuk sisi fiskal, kata dia, dengan memberikan kemudahan pajak, yakni memperluas jenis ekspor jasa kena PPN dengan tarif 0% dan insentif fiskal bagi Pusat Logistik Berikat (PLB) IKM melalui penangguhan PPN dan Bea Masuk.

Sementara dari sisi non fiskal, Teten menyampaikan, diperlukan penyederhanaan/pengurangan larangan terbatas (Lartas) ekspor, percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Trader, dan percepatan proses ekspor-impor melalui National Logistics Ecosystem (NLE).

"Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan program, antara lain percepatan digitalisasi, termasuk membangun platform SMEsta. Kemudian pembangunan rumah produksi bersama. Lalu penguatan model bisnis koperasi modern," jelas dia.

Program lainnya adalah fasilitasi sertifikasi produk, yakni ISO 9001: 2015, HACCP, FSSC, verifikasi legalitas kayu, organic, dan Good Manufacturing Practices khusus untuk ekspor ke Malaysia. Kemudian menghadirkan forum kemitraan dan business matching serta SMESCO Hub Timur untuk mengagregasi produk UMKM serta koperasi di wilayah timur Indonesia.

"Kemenkop UKM sedang bekerja sama dengan Kemenhub, Kemenko Marves guna menyiapkan skema subsidi logistik ekspor," pungkas Teten.

[-]

-

Agar Banyak Bisnis RI Tembus Pasar Global, Ini Strategi BNI
(rah/rah)