Wapres menilai uji coba perbedaan tarif KRL perlu agar tidak jadi persoalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi rencana Menteri Perhubungan mengubah sistem subsidi tarif KRL Commuter Line bagi orang kaya yang akan naik. Ma'ruf menilai kebijakan ini harus dikaji secara matang, mulai dari implementasinya hingga kekurangan dan kelebihannya.

"Apakah nanti implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu, diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presien, Jakarta, Kamis (29/12).

Meski begitu, Ma'ruf memahami tujuan dari rencana perubahan subsidi tarif KRL ini sebagai subsidi silang atau cross subsidy. "Kalau idenya kan memang baik supaya yang kuat itu menolong yang lemah dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya cross subsidy, yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul," ujarnya.

Namun demikian, Pemerintah masih mengkaji secara matang rencana ini agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari."Sebab satu ide yg baik itu kadang-kadang juga perlu implementasinya perlu dicoba, dipaskan, ditepatkan sehingga nanti gimana hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu Pemerintah akan melakukan uji coba terlebih dahulu (jika kebijakan ini dilakukan)," ujarnya.