Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) Silmy Karim terpilih sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu dikonfirmasi langsung Silmy kepada CNBC Indonesia, Senin (26/12/2022).

"Betul. Menunggu dilantik awal Januari," ujarnya.

Seperti diketahui, Silmy memang mengikuti seleksi dirjen imigrasi. Hal itu tertuang dalam Pengumuman Nomor: SEK-KP.03.03-704 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham Tahun 2022.

Silmy menjadi satu dari 30 peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal bagi kalangan non-PNS. Surat itu diteken Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komisaris Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto pada 18 Oktober 2022.

Posisi dirjen imigrasi menjadi sorotan usai kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menurut kepala negara, institusi itu masih menggunakan 'gaya lama' dalam melayani masyarakat. Pangkal masalahnya, Jokowi menerima keluhan dari para investor terkait sulitnya mengurus visa di imigrasi.

-

-

Hal tersebut diungkap Jokowi dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022) lalu. Jokowi mulanya menyoroti soal visa dan Kitas.

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?," kata Jokowi.

Jokowi bahkan banyak menerima keluhan dari beberapa investor yang mengaku kesulitan mendapatkan visa. Melihat itu, kepala negara ingin imigrasi mengubah total sistem kerjanya sehingga mampu memudahkan dan menggaet para investor datang ke Indonesia.

Eks gubernur DKI Jakarta itu menegaskan hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Jokowi pun mengancam akan mengganti dirjen sampai bawahan di imigrasi bila tak mampu melakukan perubahan di sistem imigrasi Indonesia.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang tidak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau tidak, tidak akan berubah," tuturnya.

Sebagai informasi, jabatan dirjen imigrasi saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas, yaitu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana. Widodo menjabat plt dirjen imigrasi sejak 20 Juni 2021, menggantikan pejabat sebelumnya yang masuk masa pensiun, yakni Jhoni Ginting.

-