Liputan6.com, Jakarta Permerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf atas perbudakan masa lalu oleh pihaknya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan bila Belanda berniay meminta maaf, maka seharusnya disampaikan resmi kepada pemerintah Indonesia.

“Ya kalau dia memang (minta maaf) itu ajukan aja resmi kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons, seperti apa responsnya kan. Nanti pemerintah memperbincangkan itu,” kata dia di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/12/2022).

Menurut Ma’ruf, apabila maaf hanya pembicaraan saja dan bukan pernyataan resmi makan Indonesia tidak bisa merespon.

“Jadi kalau tidak jelas, belum resmi, sampaikan saja kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons seperti apa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf atas "perbudakan masa lalu" oleh Belanda, yang menurutnya terus memiliki "dampak negatif".

Dikutip CNN, Selasa (20/12/2022), komentar Rutte adalah bagian dari pengakuan pemerintah Belanda yang lebih luas atas masa lalu kolonial negara itu, dan tanggapan resmi atas laporan berjudul “Rantai Masa Lalu” oleh Grup Dialog Sejarah Perbudakan, yang diterbitkan pada Juli 2021.

“Selama berabad-abad di bawah otoritas negara Belanda, martabat manusia dilanggar dengan cara yang paling mengerikan,” kata Rutte saat berpidato di Arsip Nasional negara itu di Den Haag.

“Dan pemerintah Belanda berturut-turut setelah tahun 1863 gagal untuk melihat dan mengakui secara memadai bahwa perbudakan kita di masa lalu terus memiliki efek negatif dan masih demikian. Untuk itu saya menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Belanda,” kata perdana menteri Belanda itu.

Pasca Thailand menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan penanaman ganja dan mengonsumsinya dalam minuman dan makanan, wacana legalisasi di Indonesia menguat.