Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan pertimbangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dihentikan akhir tahun.

Menurut dia, hal ini dikarenakan Covid-19 dinilai sudah tak lagi mematikan dan menjadi ancaman.

"Covid mematikan berapa orang, dari situ salah satu pertimbangannya. Oh, ternyata Covid sudah tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan dalam konteks mortalitynya. Jadi semuanya akan dilihat secara menyeluruh," jelas Moeldoko kepada wartawan, Kamis 22 Desember 2022.

Adapun Jokowi sudah meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengkaji soal penghentian PPKM. Namun, Moeldoko mengatakan Menkes masih meminta waktu untuk melakukan evaluasi.

"Kemarin memang dalam sidang kabinet presiden menginginkan kepada Menkes untuk melihat secepatnya bisa itu mengubah kondisi, tetapi Pak Menkes masih meminta waktu," katanya.

"Kita lihat nanti akhir tahun seperti apa karena ada melalui istilahnya evaluasi apa begitu. Nanti kita lihat, mudah-mudahan ya awal-awal tahun depan ya bisa," sambung Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang menjadi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal ini seiring menurunnya kasus harian Covid-19.

"Dan hari ini kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," kata Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Di Bali, pemerintah kabupaten dan kota menjalankan aturan PPKM Darurat dengan menutup sejumlah faslitas umum, rumah ibadah, serta objek wisata. Penutupan objek wisata terjadi di seluruh Bali termasuk di Buleleng, Tanah Lot serta Pantai Kuta.