Kebijakan PPKM pandemi berpengaruh besar dalam kendalian kasus Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan perlunya kedisiplinan tinggi masyarakat jika kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi diakhiri. Ia menilai selama ini PPKM membantu menjaga dari kenaikan kasus Covid-19.

"Perubahan kebijakan tersebut memerlukan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kesehatannya secara lebih mandiri. Yaitu agar transisi dapat berjalan dengan baik dan Covid-19 tetap terkendali di Indonesia," ujar Wiku dikutip dari siaran youtube BNPB, Jumat (23/12/2022).

Sebab, kata Wiku, kebijakan PPKM yang diterapkan selama pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar dalam menjaga pengendalian kasus Covid-19. Meskipun penerapan level PPKM fluktuatif mengacu kondisi kasus, tetapi selama ini berhasil membuat angka Covid-19 di Tanah Air kembali terkendali.

Karena itu, jika PPKM benar-benar berakhir, maka harus diikuti disiplin protokol kesehatan yang tinggi dari masing-masing individu. "Meskipun saat ini Indonesia sudah mulai masuk ke dalam situasi endemi, namun kewaspadaan masyarakat secara global di masa ini harus tetap tinggi, karena WHO masih belum mencabut status pandemi," ujarnya.

Wiku menegaskan, pemerintah juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ke depan. Terlebih, masih adanya ancaman varian baru dan peningkatan kasus di berbagai negara.

Menurutnya, penyesuaian akan tetap mementingkan protokol kesehatan, vaksinasi, surveilans serta komunikasi publik kepada masyarakat demi menjaga kekebalan komunitas (herd immunity) tetap tinggi. "Ini menjadi hal utama yang perlu dilakukan seluruh lembaga dan masyarakat. Mohon agar masyarakat tetap memaksimalkan momentum kini agar perekonomian tetap bisa berjalan dengan lancar," ujarnya.