Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dalam waktu dekat berencana menghapus Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), seiring menurunnya angka Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, bila benar hal itu dilakukan, maka kebijakan yang mendasarinya harus berdasarkan kajian dan analisis matang dari para ahli.

"Pemerintah diminta untuk menerapkan kebijakan secara arif sesuai dengan kondisi yang ada. Perubahan status PPKM, misalnya, haruslah dilandasi oleh analisis dan kajian yang matang. Sebab, kasus Covid-19 belum dipastikan ujungnya seperti apa," jelas Saleh melalui pesan singkat diterima, Kamis (22/12/2022).

Dia mencatat, hingga saat ini badan kesehatan dunia (WHO) belum melepas status pandemi secara umum. Meski memang faktanya, kondisi dan kebijakan untuk pencegahan Covid-19 sudah beragam.

Indonesia sendiri, lanjut Saleh, saat ini dilaporkan melandai. Namun, perlu diingat kasus Covid-19 masih terus ditemukan dan masih ada yang terpapar.

"Jadi,  kalau ada kebijakan pencabutan PPKM, harus dibarengi dengan arahan dan himbauan kepada masyarakat. Misalnya, masyarakat diminta tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi Covid, tapi di setiap saat," jelas Ketua Fraksi PAN di DPR ini.

Saleh berharap, saat nantinya presiden mengumumkan kebijakan terkait, maka PHBS bisa ikut disuarakan. Anggota Legislatif dapil Sumut II ini meyakini, PHBS adalah  tindakan preventif penting yang biayanya ringan dan masih terjangkau.

"Intinya, silahkan presiden mengambil kebijakan pencabutan PPKM. Namun Tidak salah juga jika pemerintah mempromosikannya melalui Germas (gerakan masyarakat hidup sehat)," kata dia menutup.

Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto sampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan Covid-19. Pendekatannya penanganan Covid-19 akan berbasis mikro, apa itu?