Berbagai tantangan yang ada di lapangan selama penyelesaian proyek kereta cepat ini menjadikan nilai investasi membengkak.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui perpres sama dari pinjaman juga, kita sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah.

Menurut catatan Liputan6.com, pembengkakan biaya sementara berada di angka USD 1,176 miliar. Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut kalau angka pembengkakan masih belum final.

Maka, melalui pertemuan di pekan depan itu akan menghasilkan angka yang dibutuhkan. "Ada exercise. Kedua, sedang kita bahas minggu depan harusnya kita keluar dengan angka excercise, baru kita ajukan PMN untuk 2022 ini," ungkapnya.

Untuk diketahui, PMN akan disuntik ke PT KAI (Persero) sebagai pelaksana proyek tersebut. Ini jadi porsi yang harus dipenuhi KAI dalam upaya penambalan proyek KCJB. Angkanya, disebut sebesar Rp 3,2 triliun.

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 (triliun) kurang lebih," ungkapnya.

Tiko menerangkan, pembengkakan biaya itu tidak ditanggung sendiri oleh KAI. Ini merupakan porsi patungan dengan perusahaan China.

"Kan memang ini bagaimanapun juga project itu kan ada ekuitas dan ada loan. Loan-nya dari China, tapi ekuitasnya pemerintah melalui KAI, KAI nambah. Jadi bukan berarti kita giliran bantu, itu kewajiban kita sebagai pemegang saham KAI, karena memang KAI harus setor, engga ada project yang engga ada ekuitasnya, kan enggak mungkin," terangnya.

"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA (Wijaya Karya) dan KAI, karena covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," pungkas Tiko.

BPKP Sudah Audit 2 Kali

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku telah melakukan audit terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bahkan, audit itu telah dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2022.

Juru Bicara BPKP Eri Satriana mengatakan pihaknya sudah dua kali diminta untuk melakukan audit proyek KCJB. Permintaan itu dilayangkan oleh Kementerian BUMN.

"Kementerian BUMN telah dua kali meminta BPKP untuk melakukan pengawasan dalam bentuk reviu atas cost overrun," kata dia dalam keterangan yang diterima Liputan6.com

Mengacu pada permintaan itu, Eri menyebut kalau audit pembengkakan biaya itu dilakukan pada awal tahun 2022. Serta, kali kedua audit dilakukan pada triwulan III 2022.

Kendati begitu, Eri enggan mengungkap besaran cost overrun hasil temuan BPKP. Dia menyebut kalau angka final pembengkakan biaya bisa disampaikan oleh Kementerian BUMN sebagai pihak yang meminta BPKP mengaudit proyek KCJB.

"Hasilnya telah kami serahkan kepada Kementerian BUMN selaku pihak yang meminta penugasan ini. Dikarenakan adanya prinsip kode etik dalam pelaksanaan audit oleh auditor maka kami tidak dapat memberikan hasil audit tersebut karena sepenuhnya hasil audit sepenuhnya merupakan milik management atau yang meminta audit kepada BPKP," terangnya.

Eri mengakui, angka sementara tersebut tak sebesar angka yang diperkirakan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Menurutnya, ada aturan baru yang diberlakukan, sehingga angkanya berbeda.

"Dikarenakan adanya aturan baru yang diberlakukan salah satunya terkait perpajakan, maka secara perhitungan dan asumsi akan mempengaruhi hasil review," kata dia.