Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bercerita tentang kesulitannya saat mengurus e-katalog. Saking peliknya, ia sampai mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya terus terang bergumul hampir setahun. Kok nggak ketemu-ketemu anunya. Sulit. Akhirnya saya pikir-pikir harus ada perubahan. Saya lapor presiden, 'Pak mungkin perlu di-restructuring ini e-katalog'," ungkap Luhut, dalam sambutannya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Thamrin Nine Ballroom, Selasa (20/12/2021).

Luhut mengaku, dirinya merupakan orang yang selalu melihat masalah secara sederhana. Menurutnya dengan begitu, penyelesaiannya pun menjadi lebih mudah. Namun, untuk perkara ini sedikit berbeda, salah satunya karena dana yang berputar di dalamnya mencapai Rp 1.600 triliun.

-

-

"Karena e-katalog itu ada Rp 1.600 triliun yang bisa kita masukan ke dalam. Rp 1.200 triliun dari belanja pemerintah, dan Rp 400 triliun belanja dari BUMN. Sama dengan US$ 105 miliar. Jadi kita nggak usah cari yang mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi. Sarangnya, targeted," terang Luhut.

Hal inilah yang melandasi usulan restrukturisasi e-katalog. Luhut mengaku, dirinya meminta Abdullah Azwar Anas yang dulu menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut mengurus e-katalog.

"Proses Pak Anas masuk ini pun berliku. Tapi begitu Pak Anas masuk, angka yang awalnya hanya 9 ribu (produk) di dalam, hari ini teman-teman sekalian itu sudah 2,3 juta. Jadi 2,3 juta item," ucap Luhut.