Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkunjung ke fraksi-fraksi DPRD DKI siang ini, Senin (19/12/2022). Secara bergantian, Heru mendatangi satu persatu ruang fraksi. Dia ditemani ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Heru tiba di fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta. Di sana sebanyak 21 anggota dewan fraksi PDIP sudah menunggu.

Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan secara lugas kritiknya terhadap Heru Budi selama kurang lebih tiga bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota.

Menurut Gembong fraksi PDIP DKI paling menyoroti komunikasi publik Heru Budi yang dianggap lemah. Dibuktikan dengan sejumlah kebijakan yang akhir-akhir ini membuat gaduh di masyarakat.

"Buat Pak Penjabat ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Yang pertama, yang menjadi kegelisahan Fraksi PDIP Soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif, kami melihat relatif lemah. Sehingga kebijakan yang diluncurkan oleh Pak Pj menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," kata Gembong.

Gembong menyampaikan akhir-akhir ini ada dua hal terkait kebijakan Heru Budi yang membuat PDIP DKI Jakarta menjadi risau. Pertama, kata dia terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 yang mengatur pembatasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Gembong menyebut kendati kebijakan membatasi usia maksimal PJLP 56 tahun itu sesuai peraturan yang ada, namun tak memperhatikan kehidupan rakyat kecil sehingga membuat gaduh dan gelisah masyarakat.

"Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah, kami Fraksi PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekedar minus," jelas dia.

Sehari setelah dilantik, penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono langsung memberikan arahan kepada seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta. Heru akan mengevaluasi program Pemprov yang dinilai tidak pas untuk warga Ibu Kota.