TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI periode 2014 - 2019, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi dari Kota Makassar menuju Kota Parepare, yang dinilai lambat dan molor pengerjaannya sehingga tidak selesai sesuai target.

Bahkan pembangunannya, menurut BHS harusnya dimulai dari kota terbesar atau kota terbesar nomor 2, seperti lazimnya pembangunan-pembangunan awal dari kereta api di wilayah yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.

Tidak seperti saat ini dibangun dari antar kota kecil, yaitu misalnya dari Pangkep menuju Garonggong jarak 60 kilometer dan bahkan saat ini diperpanjang sampai ke kota kecil lainnya (Maros) dengan jarak hanya 40 kilometer.

Menurut BHS--panggilan akrab Bambang Haryo--proyek yang dianggarkan dari APBN senilai Rp 8,25 triliun ini harusnya menjadi transportasi publik massal atau sarana perkeretaapian yang berperan mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang, serta menghubungkan pelabuhan di Parepare dan di Makassar.

Baca juga: Hadapi Lonjakan Penumpang Saat Nataru 2023, Kemenhub Akan Tambah 56 Rangkaian Kereta Api

Namun kenyataannya, lanjut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini, jalur kereta api dari Kota Maros menuju Garonggong itu ternyata lebih panjang dari jalur darat bila menggunakan transportasi publik (Bus atau Kendaraan Pribadi).

Jarak dengan menggunakan kereta api sekitar 100 kilometer (jalur memutar) sedangkan jalur darat hanya 75 kilometer (jalur lurus).

Ditambah lagi stasiun Maros ada pada jarak sekitar 4 kilometer dari jalur utama antar provinsi dan bahkan akses jalur menuju stasiun dari jalan raya sepanjang 4 kilometer adalah wilayah banjir.

"Dan itu sudah ada tanda yang tertera di sepanjang jalan menunjukkan areal itu adalah wilayah banjir yang tentunya akan mengganggu kelancaran penumpang atau barang yang akan naik kereta api saat melewati akses jalan tersebut," kata Bambang saat melakukan kunjungan di Depo Lokomotif Maros - Sulawesi Selatan, Sabtu (10/12/2022).

Tidak hanya itu, di stasiun Mangilu - Pangkep juga mempunyai akses dari stasiun jalan menuju jalan utama adalah 14 kilometer.

"Sehingga ini juga menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang ingin menggunakan kereta api mempunyai tambahan waktu dan risiko yang lebih besar," ungkap alumni ITS Surabaya ini.

Akhirnya bila masyarakat akan menggunakan kereta api dari Maros menuju Pangkep lama perjalanannya menjadi jauh lebih lama daripada menggunakan jalan darat.

Dan ini tentu kurang efektif dan efisien sehingga dikhawatirkan jalur kereta api kurang atau bahkan tidak diminati oleh masyarakat.

Baca juga: Kementerian Perhubungan Prediksi 5,1 Juta Orang Akan Gunakan Kereta Api Pada Masa Nataru 2023

Bambang Haryo menekankan, pembangunan jalur kereta api tersebut berasal dari uang rakyat hingga triliunan rupiah, sehingga sangat disayangkan jika pemanfaatannya tidak maksimal.

Begitupun, mekanisme pembebasan lahan yang dilalui rel kereta api diharapkan tidak merugikan masyarakat.

Jangan membuat sengketa atau persoalan yang muaranya hanya menghambat pembangunannya.

"Yang disayangkan jika pada saat pembebasan lahan ada persoalan terjadi, mestinya sebelum dilakukan kajian dan pengerjaan, terlebih dahulu sudah dilakukan negosiasi kepada masyarakat atau pemilik lahan agar pembangunannya bisa cepat direalisasikan, dan pembangunan rel kereta api dari Makassar ke Parepare dengan jarak sekitar 130 kilometer harusnya bisa dibangun tidak lebih dari 3 tahun, seperti lazimnya pembangunan rel kereta api masa lalu di Indonesia maupun di negara lain," kata BHS.