Sebanyak 5.000 ton beras impor dari Vietnam masuk jadi stok cadangan di gudang Bulog

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus didorong, hal tersebut dalam rangka memastikan stabilitas harga beras dan mengantisipasi kondisi kedaruratan. Tugas kita untuk mempersiapkannya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, di Jakarta mengatakan, langkah pengamanan stok CBP tersebut telah berjalan melalui importasi beras. Pada Jumat (16/12/2022), sebanyak 5.000 ton beras dari Vietnam telah masuk untuk menambah stok CBP di gudang Bulog.

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan bagian dari rencana pengadaan beras untuk CBP dari luar sebanyak total 200 ribu ton."Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah seperti intervensi untuk stabilisasi harga dan kegiatan kedaruratan rawan pangan dan bencana," ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengatakan, pengiriman beras untuk CBP sebanyak 200.000 ton tersebut dilakukan secara bertahap.Adapun, berdasarkan data BULOG, beras tersebut didatangkan dari 4 negara berbeda dengan jumlah kuota yang bervariasi, terdiri dari Thailand, Vietnam, Pakistan dan India.

Arief menggaransi pengadaan beras dari luar tersebut hanya untuk mengisi stok CBP di Bulog dan tidak akan mengganggu ketersediaan dan harga beras petani. Pihaknya pun meminta, setelah beras diserahterimakan, Bulog dapat langsung mengamankan beras ke dalam gudang dan mencatatnya sebagai CBP. 

Selanjutnya beras tersebut hanya dipergunakan untuk program tertentu tertentu seperti kegiatan operasi pasar atau Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). 

Pasalnya, di akhir tahun ini kebutuhan Bulog untuk pelaksanaan KPSH tersebut terbilang tinggi. Hingga Desember 2022, Bulog telah menyalurkan beras dalam operasi sebanyak 1,1 juta ton. Khusus pada Oktober 2022 penyaluran sebesar 160.713 ton sedangkan November 2022 sebanyak 219.745 ton.

“Salah satu urgensi peningkatan stok CBP adalah sebagai instrumen pengendalian harga, salah satunya dilakukan melalui program operasi pasar. Program ini terbilang efektif dalam menekan laju inflasi, terbukti dalam dua bulan terakhir inflasi relative stabil dan melandai,” tambahnya.

Arief menambahkan, pemenuhan cadangan beras melalui pengadaan luar negeri ini tidak secara serta-merta menunjukan produksi beras nasional kurang. 

Ia mengapresiasi hasil produksi beras nasional tahun ini yang terbilang surplus sekitar 1,7 juta ton berdasarkan KSA Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, dengan kondisi surplus tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari Kebutuhan Nasional.