Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan baru ada 20 daerah mandiri di seluruh Indonesia yang tidak tergantung anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dari Transfer ke Daerah (TKD).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan salah satu daerah yang belum mandiri adalah Kepulauan Meranti. Kabupaten di Provinsi Riau itu belakangan heboh karena bupatinya, Muhammad Adil bilang Kementerian Keuangan berisi setan atau iblis karena pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas tak sesuai.

"Saat ini yang dikatakan mandiri, yang PAD-nya lebih tinggi dari TKD baru ada 20 daerah. Kalau Meranti belum, belum dikatakan mandiri karena TKD-nya lebih besar dari PAD," kata Fatoni dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).

-

-

Sumber pendapatan daerah umumnya ada 2 yakni DBH dan PAD. Fatoni mendorong agar daerah mengoptimalkan sumber pendapatan dari keduanya, tidak hanya mengandalkan transferan dari pemerintah pusat.

"Tidak hanya semata mengejar TKD saja, tetapi harus fokus bagaimana meningkatkan PAD karena dua-duanya ini yang nanti akan digunakan untuk belanja di daerah seperti pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sebanyak 20 daerah itu terdiri dari 14 provinsi, 5 kota dan 1 kabupaten yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Batam, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya dan Badung.

"Kenapa ini sedikit, karena kondisi COVID-19 jadi turun drop. Nanti ini bisa naik lagi," ucapnya.

Hal yang sama juga dikatakan Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka. Katanya belanja yang digelontorkan pemerintah ke Kabupaten Meranti lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang diperoleh dari daerah tersebut.

"Jadi kalau bisa dilihat imbangnya, berapa sih yang diambil dari Meranti, dibandingkan yang dikembalikan pemerintah pusat lewat berbagai belanja pusat atau daerah? Itu jauh lebih tinggi yang dikeluarkan pusat untuk kabupaten Meranti," kata Putut.

Pemerintah sendiri menyediakan anggaran belanja lebih dari Rp 3.000 triliun pada 2022. Dari total anggaran tersebut, Rp 804,8 triliun dibagikan langsung ke daerah-daerah melalui TKD termasuk diterima Kabupaten Meranti.

Simak Video "Anggota DPR soal Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Iblis: Seperti Demonstran"
[-]
(aid/zlf)