Dari angka sebanyak itu, bagaimana cara Badan Pusat Statistik menghitung pergerakan kunjungan wisatawan di Indonesia?

Deputi Bidang Kebijakan Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Nia Niscaya, menjelaskan bagaimana BPS menghitung pergerakan setiap orang.

"Ketika melakukan kegiatan, kita perlu pahami metode penghitungan yang digunakan oleh BPS. BPS sendiri menggunakan MPD dan tentu ini ada batasannya," kata Nia dalam Rakornas Kemenparekraf dengan tema "Transformasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan", di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (15/12),

"Ada baiknya pembuatan event juga dipikirkan pergerakannya. Sebab, setiap ada pergerakan orang di sebuah tempat tentu ada pergerakan ekonomi," lanjutnya.

Mudahnya, perhitungan baru bisa dihitung satu jika ada satu orang yang berkegiatan di suatu tempat minimal enam jam atau lebih.

Sebab, jika hal dan batasan-batasan tersebut tidak di pikirkan, maka Indonesia akan kehilangan pergerakan wisnus dan hal tersebut tidak akan terhitung.

"Ketika berbicara demografi ini, kita lihat milenial dan gen z itu sudah 52 persen. Ini bisa menjadi dasar bahwa segmen ini yang bisa kita sasar," ujar Nia Niscaya.

Belum lagi berbicara dari sisi pengeluaran. Hal ini bisa terlihat dari segmen yang mau mengeluarkan biaya untuk bisa jalan-jalan.

Hasilnya,kelas menengah dan menuju menengah menjadi segmen yang paling mau mengeluarkan uang untuk jalan-jalan, dengan persentase mencapai 60 persen.

"Sebenarnya untuk menaikkan potensi kunjungan ke wilayah-wilayah bisa sering-sering membuat event. Jadi, setidaknya orang-orang bepergian rata-rata itu sebanyak 6 kali dalam setahun," ungkap Nia Niscaya.