Pemerintah diminta pastikan kelancaran dana Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons kegaduhan di publik akibat munculnya wacana penundaan Pemilu yang dilontarkan beberapa elite politik, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. 

”Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara tepat waktu serta menjamin pelaksanaannya secara jujur dan adil dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam acara diskusi 'Anggaran Pemilu 2024: Mitigasi Titik Rawan Demokrasi' di Jakarta, Kamis (15/12/2022). 

Jati mengungkapkan, salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 adalah dengan memastikan kelancaran pendanaan Pemilu. 

Sebagaimana disepakati Komisi II DPR bersama KPU dan Pemerintah pada 6 Juni 2022, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 Triliun dicairkan dalam tiga tahapan, yaitu pada   2022 (Rp  8,06 T), 2023 (Rp. 23, 8 T) dan 2024 (Rp  44,7 T). 

Sayangnya, pada 2022 ini, anggaran yang diturunkan baru mencapai Rp. 3,69 T atau hanya sekitar 45,87 persen dari komitmen yang disetujui untuk diturunkan pada tahap pertama. 

Dia menilai problem pencairan anggaran Pemilu itu tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait kesanggupan pemerintah dalam menjamin ketersediaan seluruh Anggaran Pemilu. 

“Sebab, anggaran yang tidak dapat dicairkan pada tahun ini tentu akan menambah beban APBN tahun 2023 dan mungkin juga 2024,” kata Jati.

Agar persoalan pencairan anggaran Pemilu ini tidak berkembang menjadi spekulasi dan rumor politik yang tidak produktif, kata dia, pemerintah harus bersedia memberikan penjelasan tuntas mengenai strategi menutup 'kekurangan' anggaran tahun 2022 pada APBN 2023 dan 2024. 

Dia menyarankan pemerintah perlu duduk bersama KPU dan DPR, kemudian menjelaskan langkah yang akan diambil untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 secara tepat waktu. 

“Jangan sampai pemerintah kurang responsif sehingga memancing sebagian kalangan menghubung-hubungkannya dengan wacana penundaan Pemilu. Jika hal itu terjadi, situasi kegaduhan makin menjadi-jadi sehingga kontraproduktif bagi bangsa,” kata dia.