Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal menyarankan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mundur dari jabatan Sekretariat Presiden (Kasetpres). Dia berharap Heru fokus bekerja memimpin Jakarta.

"Heru juga harusnya mundur sebagai Kepala Sekretariat Presiden agar bisa fokus bekerja menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta yang saat ini sudah tampak indah dan tertata," kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (14/12/2022).

Menurut dia, sebagai gubernur transisi, Heru tinggal melanjutkan pembangunan yang sudah ditata mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia juga mengingatkan Heru agar tak membuat gaduh dengan mengotak-atik peninggalan Anies.

"Dia tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan membuat kegaduhan," kata Iqbal.

Pasalnya, dia menyoroti kebijakan Heru Budi yang dinilai tidak substantif. Misalnya, kata Iqbal merubah slogan Jakarta dari 'Kota Kolaborasi' jadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'.

"Slogan Jakarta Kolaborasi sudah sangat bagus, sesuai dengan kondisi kekinian dan cocok untuk semua golongan," jelas Iqbal.

Iqbal menilai perubahan itu harusnya tak diperlukan. Bahkan, dia menyebut Heru Budi terkesan menghapus jejak kebijakan peninggalan Anies.

"Tidak perlu diubah, apalagi masa jabatan hanya 1 tahun, terkesan Heru melakukan De-Aniesisasi," kata dia.

Tak hanya itu, Iqbal juga menyoroti pergantian Marullah Matali dari jabatan Sekda DKI menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata. Padahal, kata dia Marullah merupakan tokoh Betawi profesional dan berpengalaman.

"Apalagi Marullah Matali adalah sosok yang dikenal ketokohannya dan tidak memiliki masalah/kasus sehingga pergantian yang dilakukan terkesan bagian dari upaya 'membersihkan' loyalis Gubernur sebelumnya," kata dia.

Beredar sebuah video yang menampilkan suasana Balai Kota pada Senin (17/10/2022). Dalam video tersebut, terlihat kembalinya layangan ruangan pengaduan masyarakat yang dulu sempat dibuat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.