Jakarta -

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini meminta pemerintah transparan merespons keluhan mengenai dana bagi hasil (DBH) yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

Menurutnya, pemerintah perlu menjabarkan data perhitungan DBH secara detail dan menyeluruh kepada Kabupaten Meranti agar kekecewaan yang disampaikan bisa terobati.

"Keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan seperti ini wajar terjadi dan harus ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan transparan," ucapnya dalam diskusi ISPE, Selasa (13/12/2022).

-

-

Selain itu, pemerintah bisa melakukan dialog dengan wilayah lainnya untuk menghindari terjadi permasalahan yang sama. Bahkan bila diperlukan, pemerintah bisa memperbaiki aturan yang ada dengan lebih sederhana, namun tetap sejalan dengan peraturan perundangan.

Dengan syarat, dalam dialog ini, pemerintah harus mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh kepala daerah.

"Aspirasi pemerintah daerah harus tetap diperhatikan karena daerah merupakan bagian dari satu kesatuan NKRI," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Adil protes terkait masalah pembagian dana bagi hasil (DBH) untuk daerahnya yang dinilai terlalu kecil. Adil menilai jumlah penerimaan DBH tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti.

Ucapan itu disampaikan Adil dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru, Kamis (9/12) kemarin.

"Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp 114 miliar. Waktu itu hitungannya US$ 60 per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Di 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel US$ 100," tegas Adil seperti dilihat di Youtube Diskomimfotik Riau, Senin (12/12/2022).

Adil mengaku sudah berulang kali minta penjelasan kepada Kementerian Keuangan. Namun sulit karena selalu diminta secara zoom, bahkan data baru dibuka setelah dia terus mendesak.

"Kemarin waktu lewat zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak baru lah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 per barel," katanya. Alasan itulah yang kemudian membuat Adil kesal.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," sambung Adil

(hns/hns)