Jakarta -

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menuai kontroversi karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis atau setan. Tidak berhenti di sana, dirinya bahkan juga berencana untuk menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun permasalahan bermula ketika dirinya protes terkait masalah pembagian dana bagi hasil (DBH) untuk daerahnya yang dinilai terlalu kecil. Adil menilai jumlah penerimaan DBH tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti.

Ucapan itu disampaikan Adil dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru, Kamis (9/12) kemarin.

-

-

"Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp 114 miliar. Waktu itu hitungannya US$ 60 per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Di 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel US$ 100," tegas Adil seperti dilihat di Youtube Diskomimfotik Riau, Senin (12/12/2022).

Adil mengaku sudah berulang kali minta penjelasan kepada Kementerian Keuangan. Namun sulit karena selalu diminta secara zoom, bahkan data baru dibuka setelah dia terus mendesak.

"Kemarin waktu lewat zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak baru lah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 per barel," katanya.

Alasan itulah yang kemudian membuat Adil kesal. Bahkan Adil menyebut pegawai Kemenkeu iblis dan setan.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," katanya.

"Hari ini saya kejar bapak, saya mau tahu kejelasannya. Pertama apakah penyusunan APBD 2023 pakai asumsi US$ 60, atau US$ 80 yang bapak sampaikan, atau US$ 100 seperti di pidato Pak Jokowi yang benar. Ini ada tiga saya cermati tadi. Minyak Meranti naik besar sekali. Minyaknya tahun ini sudah 13 sumur dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti Meranti targetnya 2023 9.000 barel per hari," kata Adil mencecar Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Di sisi lain menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman sebelumnya sudah angkat bicara. Terkait asumsi DBH tersebut, Lucky mengatakan bahwa Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.

Selain itu dirinya juga menjelaskan bahwa pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.

"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah," ungkap Luky seperti dikutip dari situs Pemkab Meranti.

(fdl/fdl)