Pemerintah hanya akan mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan telah memberikan kuota izin impor sebanyak 500 ribu ton. Namun, ihwal realisasi impor, pihaknya menyerahkan kepada Bulog sesuai kebutuhan untuk cadangan beras.

"Saya sudah beri izin untuk impor datangnya beras sebanyak 500 ribu ton untuk kapanpun diperlukan. Sekarang sudah dipesan. Sudah masuk atau belum? Itu tergantung keadaan stok diperlukan atau tidak," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu (7/2/2022).

Zulhas mengatakan, berdasarkan rapat terakhir, volume impor beras yang diperlukan sebanyak 200 ribu ton. Namun terkait asal negara impor beras, Zulhas mengaku tidak mengetahui detil karena Bulog yang melaksanakan.

"Yang saya teken 500 ribu ton, tapi kalau perlunya 200 ribu ton ya silakan karena yang mengetahui itu Bapanas dan Bulog," ujarnya menambahkan.

Dia mengaku semula menolak rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton karena berdasarkan Kementan stok beras mencukupi. Hanya saja, setelah dilakukan upaya pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog, pasokan cadangan tak kunjung bertambah.

Sementara itu, Bulog wajib untuk terus melakukan operasi pasar meskipun cadangan yang dikuasai cukup minim. Tercatat, stok beras Bulog saat ini berada di level 514 ribu ton, dari target pemerintah 1,2 juta ton.

Diketahui, pemerintah bakal mendatangkan beras impor sebanyak 200 ribu ton untuk mengamankan cadangan beras khusus di Perum Bulog. Badan Pangan Nasional (NFA) memastikan beras impor itu tidak akan digunakan secara bebas sehingga tidak akan menganggu harga beras lokal yang diproduksi petani.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, stok dan kesiapan cadangan pangan pemerintah harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya.

Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12/2022), Arief menuturkan, stok beras Bulog saat ini berada di posisi yang perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

"Sebagai upaya mengamankan stok cadangan beras, pemerintah akan siapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia. Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," ujarnya.